PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Bali dan Nusa Tenggara. Dalam sambutannya pada acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026), ia menekankan bahwa pengelolaan inflasi yang baik akan memicu efek domino positif terhadap konsumsi masyarakat, produksi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Kemendagri sendiri telah mengawal kebijakan ini sejak Oktober 2022 melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara konsisten.
Inflasi dan Konektivitas di Wilayah Kepulauan
Bima Arya mengakui bahwa meskipun tujuan pengendalian inflasi bersifat nasional, tantangan di setiap daerah sangat berbeda. Khusus untuk Bali, NTB, dan NTT, karakteristik geografis yang berupa kepulauan membuat konektivitas antar pulau dan biaya logistik menjadi faktor krusial dalam menjaga distribusi pangan tetap lancar.
Ia juga menyoroti bahwa tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan pasokan pada hari-hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca yang tidak menentu turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut. Semua faktor ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan yang tidak bisa diseragamkan.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antar pulau tadi. Biaya logistik ini sangat mempengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," ujarnya di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Tiga Agenda Prioritas untuk Kepala Daerah
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian serius para kepala daerah. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time.
Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah. Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
"Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Peran Lintas Sektor dan Kepemimpinan Daerah
Menurut Bima, pengendalian inflasi bukanlah pekerjaan satu instansi saja. Ia menekankan bahwa upaya ini menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir dan membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Mulai dari Bank Indonesia, Perum Bulog, hingga Kementerian Perdagangan harus turun tangan sesuai porsinya masing-masing.
Namun di atas semua itu, ia menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor penentu. Tanpa adanya komitmen dan inisiatif dari daerah, kebijakan pusat tidak akan berjalan optimal.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, nggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," tutupnya.
Kegiatan GPIPS kali ini turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk para kepala daerah se-Provinsi Bali.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
PJT II Evaluasi Sistem Pengamanan Pascapetugas Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur
Kasus Debt Collector Kredivo di Purworejo Berakhir Damai, Polisi Pastikan Tak Ada Pelanggaran Hukum
UAS Unggah Foto Bocah Menangis di Pemakaman Ayah yang Tewas Dikeroyok gegara Curi Ayam, Soroti Ironi Kemiskinan
BMKG: Seluruh Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu Berawan Sepanjang Hari, Tanpa Potensi Hujan