Rusli Prihatevy Kembali Pimpin Golkar Kota Bogor Secara Aklamasi, Target 10-11 Kursi Legislatif

PARADAPOS.COM - Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bogor yang digelar pada Jumat, 31 Juli 2026, kembali memilih Rusli Prihatevy sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor secara aklamasi. Keputusan ini diambil dalam forum yang juga menjadi Musda tingkat DPD II pertama di Jawa Barat, dengan instruksi langsung dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, untuk menargetkan 10 hingga 11 kursi legislatif dan memperkuat peluang di tingkat eksekutif.

Suasana di lokasi musyawarah tampak khidmat namun penuh semangat ketika nama Rusli Prihatevy kembali disebut sebagai ketua terpilih. Para kader yang hadir menyambut keputusan tersebut dengan tepuk tangan, menandakan dukungan bulat terhadap kepemimpinan yang telah berjalan. Penetapan secara aklamasi ini dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan nyata dari soliditas internal yang selama ini terjaga di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Instruksi dari DPD Jawa Barat: Target Kursi dan Konsolidasi

Daniel Mutaqien Syafiuddin, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, hadir langsung dalam musda tersebut. Ia menegaskan bahwa penetapan Rusli secara aklamasi merupakan modal berharga yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurutnya, kekompakan yang sudah terbentuk harus terus dirawat dan disempurnakan agar partai semakin kokoh menghadapi berbagai agenda politik ke depan.

“Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau secara aklamasi ini menyempurnakan kesolidan dan kebersamaan yang sudah terjaga,” ujar Daniel di Bogor, Jumat (31/7/2026).

Lebih lanjut, Daniel menyoroti capaian Partai Golkar Kota Bogor yang saat ini bercokol di posisi kedua perolehan kursi legislatif dengan tujuh kursi. Angka tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan. Target yang dipasang untuk pemilu berikutnya cukup ambisius, yakni meraih 10 hingga 11 kursi. Untuk mencapai hal itu, Daniel menekankan perlunya konsolidasi organisasi yang kuat, kerja politik yang terukur, serta penguatan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput.

“Dengan terpilihnya beliau secara aklamasi, kami berharap kesolidan dan kebersamaan yang telah terbangun dapat semakin kuat,” katanya menambahkan.

Musda Pertama di Jawa Barat: Simbol Kesiapan Bogor

Pemilihan Kota Bogor sebagai penyelenggara Musda pertama di Jawa Barat bukan tanpa alasan. Daniel menjelaskan bahwa kesiapan organisasi menjadi pertimbangan utama. Selain itu, ada nilai historis yang melekat pada Kota Bogor sebagai salah satu pusat pemerintahan di masa Tatar Sunda, yang diharapkan bisa menjadi energi positif bagi jalannya organisasi.

Adapun DPD Partai Golkar Jawa Barat menargetkan seluruh proses konsolidasi dan pelaksanaan Musda di tingkat daerah dapat diselesaikan paling lambat pada 31 Agustus 2026. Target waktu ini menjadi patokan bagi seluruh DPD II di Jawa Barat untuk segera merampungkan agenda organisasi mereka masing-masing.

Langkah Awal Rusli: Evaluasi dan Penyusunan Kepengurusan

Di sela kesibukannya setelah penetapan, Rusli Prihatevy mengungkapkan bahwa langkah pertamanya adalah menyusun dan mengevaluasi struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor untuk periode 2025–2030. Proses ini tidak akan berjalan sendiri; ia akan melibatkan pimpinan kecamatan serta organisasi sayap partai. Menurut Rusli, penyusunan kepengurusan adalah fondasi penting untuk memperkuat organisasi dan mempersiapkan strategi jangka panjang.

Terkait instruksi untuk meraih posisi di tingkat eksekutif, Rusli mengaku masih melakukan pembahasan dan perhitungan secara cermat. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa kalkulasi yang matang.

“Ini masih berproses. Dengan hitungan kalkulatif yang matang, apa yang menjadi instruksi Ketua DPD Jawa Barat tentu menjadi perhatian penting kami,” ujar Rusli.

Rusli menegaskan bahwa seluruh arahan dari DPD Partai Golkar Jawa Barat akan dijadikan dasar dalam menyusun program kerja dan strategi politik di Kota Bogor. Kepengurusan baru diharapkan mampu membawa Partai Golkar melangkah lebih maju, baik di panggung legislatif maupun eksekutif.