PARADAPOS.COM - Empat negara Arab, yakni Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Kuwait, secara serentak menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan rencana perdamaian komprehensif di Jalur Gaza. Sikap ini muncul setelah Amerika Serikat mengumumkan dimulainya tahap lanjutan gencatan senjata, di mana keempat negara tersebut mendesak Israel untuk menarik pasukannya secara penuh dan menjamin kelancaran bantuan kemanusiaan. Pernyataan bersama ini menjadi sinyal diplomatik penting di tengah proses transisi pemerintahan Gaza yang tengah berjalan.
Pengumuman tersebut menyusul pernyataan resmi Presiden AS Donald Trump bersama Board of Peace (BoP) mengenai dimulainya fase berikutnya dari rencana gencatan senjata. BoP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk dalam kerangka pemerintahan transisi Gaza, sebuah inisiatif yang diadopsi Gedung Putih pada 16 Januari lalu. Lembaga ini beroperasi berdampingan dengan Gaza Executive Council, Palestinian National Administration Committee, dan International Stabilization Force, yang menunjukkan kompleksitas arsitektur politik yang tengah disusun untuk wilayah tersebut.
Respons Positif dari Riyadh dan Doha
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam pernyataannya yang dikutip pada Sabtu, 1 Agustus 2026, menyambut apa yang mereka sebut sebagai "kesepakatan bersejarah" terkait proses perlucutan senjata di Gaza. Riyadh secara khusus mengapresiasi upaya mediasi yang melibatkan Mesir, Qatar, Türkiye, Amerika Serikat, Board of Peace, serta seluruh mitra yang berkontribusi dalam tercapainya kesepakatan tersebut.
Lebih lanjut, Arab Saudi menegaskan komitmennya terhadap implementasi penuh rencana perdamaian yang telah mendapatkan dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803. Pemerintah Saudi menekankan pentingnya pelaksanaan seluruh tahapan sesuai jadwal yang jelas, kredibel, bersifat final, dan tidak dapat dibatalkan. Mereka juga menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, penempatan International Stabilization Force, kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses rekonstruksi.
Di sisi lain, Riyadh menilai kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza dan terjaganya kesatuan wilayah Palestina yang diduduki sebagai faktor krusial bagi keberhasilan proses perdamaian. Ini menunjukkan bahwa normalisasi administrasi dan politik menjadi perhatian utama negara-negara Arab dalam mendukung stabilitas jangka panjang.
Sementara itu, di Doha, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, melakukan pembicaraan telepon dengan Kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya. Dalam percakapan tersebut, Sheikh Mohammed menyambut keputusan Hamas untuk menerima peta jalan implementasi tahap kedua perjanjian.
Qatar berharap langkah tersebut dapat membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza. Doha juga meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel agar memenuhi seluruh kewajibannya dalam kesepakatan serta menghentikan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina. Sikap ini menunjukkan adanya upaya diplomasi aktif dari Qatar untuk memastikan kesepakatan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Dukungan Yordania dan Kuwait
Yordania, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyampaikan dukungan serupa dengan menyambut kesepakatan mengenai perlucutan senjata di Gaza dan penarikan pasukan Israel. Amman secara khusus memuji kepemimpinan Trump serta peran Mesir, Qatar, Türkiye, Board of Peace, dan para mediator lainnya dalam mencapai kesepakatan tersebut.
Lebih rinci, Yordania menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah disepakati, termasuk penarikan penuh pasukan Israel, penempatan pasukan stabilisasi internasional, kelancaran bantuan kemanusiaan, dan percepatan rekonstruksi Gaza. Sikap ini konsisten dengan posisi Yordania yang selama ini kerap menekankan pentingnya solusi dua negara dan stabilitas kawasan.
Kuwait juga tidak ketinggalan menyampaikan dukungannya terhadap implementasi penuh rencana perdamaian tersebut. Pemerintah Kuwait menekankan poin-poin serupa, mulai dari penarikan pasukan Israel, keberlanjutan bantuan kemanusiaan, proses rekonstruksi, hingga kembalinya Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza. Dukungan dari negara-negara Teluk ini memperkuat konsensus regional terhadap rencana perdamaian yang digagas AS.
Sebelumnya pada Jumat, Board of Peace telah menerbitkan dokumen berjudul "A Roadmap for Completing the Implementation of President Trump's Comprehensive Peace Plan in Gaza". Dokumen tersebut memuat mekanisme pelaksanaan tahap berikutnya, termasuk pengaturan keamanan, administrasi, dan pemerintahan transisi. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, kemudian mengumumkan bahwa kelompok tersebut menerima proposal para mediator untuk menyelesaikan seluruh tahapan yang tersisa dalam perjanjian gencatan senjata.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap roadmap tersebut. Namun, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, telah menyuarakan penolakannya terhadap rancangan kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima" oleh Israel. Pernyataan ini menunjukkan adanya potensi hambatan politik internal di Israel yang dapat mempengaruhi kelancaran implementasi kesepakatan di lapangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kemenhut Serahkan Tersangka Pembalakan Liar di Solok Beserta 3 Alat Berat dan 152 Batang Kayu ke Kejaksaan
Dolar Tersungkur 1,3 Persen Sepanjang Juli, Kinerja Terburuk dalam Empat Bulan
Calon Taruna Akpol Ditemukan Tewas di Lingkungan Pendidikan Semarang, Polisi Periksa Saksi
PLN EPI Latih 20 Perempuan Pesisir Cilacap Jadi Agen Tangguh Bencana