Wakil Ketua MPR: 63 Persen Subsidi Energi Tidak Tepat Sasaran, Perbaikan Data dan Regulasi Jadi Kunci

PARADAPOS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa 63% subsidi energi di Indonesia dinilai tidak tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan dalam dialog ekonomi dengan media, Jumat (31/07/2026), menekankan perlunya pembaruan data penerima subsidi dan revisi regulasi sebagai langkah koreksi. Upaya ini dinilai krusial tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk membuka ruang fiskal bagi pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti geothermal dan PLTS.

Angka tersebut menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah mempercepat transisi energi. Jika alokasi subsidi terus bocor ke pihak yang tidak berhak, maka beban APBN akan semakin berat dan investasi di sektor energi hijau berisiko tertunda. Eddy menegaskan bahwa perbaikan data dan regulasi adalah fondasi utama agar setiap rupiah yang digelontorkan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembaruan Data dan Revisi Aturan Jadi Kunci

Menurut Eddy, persoalan utama bukan hanya pada besaran subsidi, melainkan pada akurasi data penerima. Data yang tumpang tindih dan tidak mutakhir membuat penyaluran bantuan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, integrasi data antar lembaga dan verifikasi lapangan secara berkala menjadi langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Revisi aturan juga diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Ia menambahkan, jika kebocoran ini bisa ditekan, maka dana yang tersimpan dapat dialihkan untuk membiayai proyek-proyek energi bersih. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan bauran EBT nasional. "Langkah ini diperlukan untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan biaya subsidi bisa dialihkan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) termasuk geothermal hingga PLTS," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Dorongan untuk Transisi Energi dan Perdagangan Karbon

Lebih jauh, dialog tersebut juga menyentuh dua isu besar lainnya, yakni percepatan transisi energi dan perkembangan perdagangan karbon di Indonesia. Eddy menyoroti bahwa transisi energi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Efisiensi subsidi menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat bagi pembangunan infrastruktur EBT.

Sementara itu, terkait perdagangan karbon, ia menilai mekanisme ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan baru. Namun, tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak agar kredibilitas pasar karbon Indonesia diakui secara internasional. "Bagaimana upaya mendorong transisi energi RI? Bagaimana perkembangan perdagangan karbon RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno dalam Squawk Box, CNBC Indonesia," tutupnya mengarahkan pada diskusi yang lebih mendalam.