Bangladesh Desak India Percepat Ekstradisi Sheikh Hasina dalam Pertemuan Bilateral di Dhaka

PARADAPOS.COM - Desakan resmi kembali dilayangkan Pemerintah Bangladesh kepada India dalam pertemuan bilateral di Dhaka, Senin, 10 Agustus 2026. Perdana Menteri Bangladesh, Tarique Rahman, secara langsung menyampaikan permintaan percepatan ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina kepada Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Dinesh Trivedi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini menjadi ujian nyata bagi dinamika hubungan kedua negara yang tengah berada dalam fase pemulihan. Menurut keterangan resmi Kantor Perdana Menteri Bangladesh, agenda pembicaraan tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap Sheikh Hasina, tetapi juga merambah ke sejumlah isu strategis dalam hubungan bilateral. Suasana pertemuan digambarkan berlangsung serius, mengingat ini merupakan kunjungan kehormatan pertama Trivedi sejak ia dilantik lebih dari enam pekan lalu. Desakan Ekstradisi dan Harapan Perbaikan Hubungan Dalam pernyataan resminya, pemerintah Bangladesh menegaskan harapannya agar India segera memproses permintaan ekstradisi tersebut. "Bangladesh berharap India akan mempercepat proses ekstradisi Sheikh Hasina," ujar pernyataan Kantor Perdana Menteri yang dikutip India Today. Lebih lanjut, pemerintah Bangladesh menekankan pentingnya menciptakan suasana yang kondusif untuk memperkuat hubungan bilateral. Langkah ini dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan di antara kedua negara yang sempat mengalami ketegangan. Di sisi lain, Komisi Tinggi India menyatakan bahwa Trivedi menyampaikan salam dari Perdana Menteri Narendra Modi. Ia juga menegaskan keinginan New Delhi untuk bekerja sama dengan pemerintah serta rakyat Bangladesh secara "positif, konstruktif, dan berorientasi ke depan." Ketegangan di Balik Layar Pertemuan ini berlangsung di tengah spekulasi yang berkembang bahwa Rahman, yang diundang menghadiri KTT BRICS di New Delhi pada 12-13 September, kemungkinan besar tidak akan menghadiri forum tersebut. Situasi ini menambah daftar panjang isu sensitif yang membayangi hubungan kedua negara. Akar Permasalahan: Pernyataan Kontroversial Hasina Ketegangan terbaru dipicu oleh penampilan virtual Sheikh Hasina dari New Delhi pada 5 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Hasina menyatakan bertekad kembali ke Bangladesh pada Desember untuk mengembalikan negara ke "jalur yang benar" melalui pemulihan demokrasi, meski menghadapi ancaman hukuman penjara atau hukuman mati. Pemerintah Bangladesh mengecam keras pernyataan tersebut dan menyebut Hasina sebagai "buronan yang telah divonis bersalah atas genosida." Dhaka menilai acara tersebut telah melukai perasaan rakyat Bangladesh dan berpotensi mengganggu upaya perbaikan hubungan dengan India. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri India kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam acara tersebut dan tidak mendukung pernyataan yang disampaikan Hasina mengenai pemerintah Bangladesh. Latar Belakang Hukum dan Politik Sheikh Hasina digulingkan dari kekuasaan setelah gelombang demonstrasi mahasiswa pada Agustus 2024 dan melarikan diri ke India. Pada November 2025, pengadilan khusus Bangladesh menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap Hasina atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penindakan terhadap demonstran. Isu Tambahan: Ekstradisi Tersangka Pembunuhan Dalam pertemuan tersebut, Rahman juga meminta India mengekstradisi tersangka pembunuhan aktivis mahasiswa Osman Hadi, yang tewas dalam serangan pada Desember 2025. Tiga tersangka dalam kasus tersebut telah ditangkap di India pada Maret lalu dan saat ini berada dalam tahanan pengadilan di Negara Bagian Benggala Barat. Kerja Sama Keamanan dan Masa Depan Bilateral Selain isu ekstradisi, kedua pihak membahas kerja sama keamanan dan hubungan bilateral di tengah upaya memperbaiki hubungan setelah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin Rahman berkuasa pada Februari lalu. Pertemuan ini menjadi barometer penting bagi arah kebijakan luar negeri Bangladesh di bawah kepemimpinan baru dan sejauh mana India bersedia merespons dinamika politik di negara tetangganya tersebut.