PTUN Jakarta Perintahkan KPKNL dan BPN Buka Dokumen Pemblokiran Aset BLBI

PARADAPOS.COM - Sidang lanjutan gugatan pembukaan blokir aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 13 Agustus 2026. Dalam agenda pemeriksaan persiapan kedua, majelis hakim yang dipimpin Arumsari Mayangsari memerintahkan KPKNL 5 Jakarta dan BPN Kabupaten Bogor 1 untuk membawa serta memperlihatkan sejumlah dokumen krusial terkait status sepuluh Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek sengketa. Sidang yang berlangsung tertutup untuk umum ini dijadwalkan melanjutkan pemeriksaan persiapan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Suasana ruang sidang pagi itu berjalan dengan intensitas tinggi. Majelis hakim tidak hanya sekadar meminta klarifikasi lisan, tetapi secara spesifik memerintahkan KPKNL 5 Jakarta untuk menghadirkan dokumen fisik pemblokiran dan pembukaan blokir aset. Tak hanya itu, surat-menyurat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diminta untuk dibuka di hadapan persidangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya majelis untuk menguji keabsahan prosedur administrasi yang selama ini menjadi pokok sengketa.

Status Sepuluh HGB Menjadi Titik Krusial

Perhatian utama persidangan tertuju pada status sepuluh HGB yang menjadi objek perkara. Dari jumlah tersebut, lima HGB disebut berkaitan langsung dengan penyelesaian kewajiban obligor BLBI. Adapun lima HGB lainnya, majelis hakim meminta penjelasan komprehensif mengenai status hukumnya saat ini. Perintah ini ditujukan tidak hanya kepada KPKNL, tetapi juga kepada BPN Kabupaten Bogor 1 yang diminta memperlihatkan seluruh catatan pemblokiran maupun pembukaan blokir atas HGB-HGB tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Gunawan, menegaskan bahwa permintaan tersebut merupakan perintah langsung majelis hakim yang bersifat imperatif. Ia menekankan bahwa seluruh pihak tergugat tidak memiliki pilihan selain mematuhinya demi kelancaran proses persidangan.

“Itu demi hukum ya, atas perintah dari majelis hakim, para tergugat harus mengikuti atau harus memperlihatkan HGB-HGB itu kepada persidangan,” ujar Gunawan dalam tayangan Headline News Metro TV, Jumat 14 Agustus 2026.

Seusai persidangan, suasana di sekitar ruang sidang terasa hening. Pihak BPN Kabupaten Bogor 1 dan KPKNL 5 Jakarta memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang telah menunggu di luar ruang sidang. Sikap ini kontras dengan keterbukaan kuasa hukum penggugat yang bersedia memberikan pernyataan singkat.

Dengan rampungnya agenda pemeriksaan persiapan kedua ini, majelis hakim menjadwalkan pemeriksaan lanjutan pada Kamis, 20 Agustus 2026 mendatang. Hingga saat ini, proses persidangan masih berada pada tahap pemeriksaan persiapan, di mana majelis hakim tengah mematangkan materi perkara sebelum memasuki pemeriksaan pokok gugatan.