DUH! Gara-Gara Satu Surat Belum Terbit, Proyek IKN Terancam Mangkrak?

PARADAPOS.COM - Nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini dipertanyakan setelah Partai NasDem secara terbuka mengusulkan penundaan pembangunannya. 

Alasannya pun tak main-main: hingga kini, Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota secara resmi belum juga diterbitkan.

Menanggapi usulan 'rem darurat' ini, pimpinan DPR RI angkat bicara. 

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai usulan tersebut tidak bisa diambil gegabah, mengingat anggaran jumbo dari negara dan investor sudah terlanjur digelontorkan.

Menurutnya, perlu ada kajian mendalam mengenai untung-rugi jika proyek strategis yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Panjang (RPJMP) ini dihentikan.

"Kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara, atau itu menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur," kata Adies di Jakarta, Jumat malam.

Adies menegaskan, penundaan pembangunan IKN baru bisa dipertimbangkan jika proyek ini terbukti mengganggu target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan pemerintah.

"Jadi kalau ada perubahan itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintah dan DPR, kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa," kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, Partai NasDem memang mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan IKN.

Menurut NasDem, ada hambatan fundamental yang membuat kelanjutan proyek ini patut dipertanyakan.

Hambatan itu adalah belum adanya Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.

Padahal, penerbitan Keppres ini merupakan amanat langsung dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Prabowo dan Gibran Upacara HUT RI ke-80 di Jakarta, Siapa di IKN?

Presiden Prabowo Subianto memastikan diri tak akan menggelar upacara kenegaraan perayaan HUT RI ke-80 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perayaan hari kemerdekaan rencananya akan terpusat di Istana Negara, Jakarta.

Bahkan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, upacara tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"[Gibran] berbarengan dengan presiden. Nanti kita lihat," kata dia dikutip, Sabtu (19/07/2025).

Hal ini berarti Prabowo tak melanjutkan upaya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membangun tradisi perayaan HUT RI di kawasan IKN Nusantara. 

Tahun lalu, Jokowi bersama para menteri menggelar upacara di IKN. 

Sedangkan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin bersama para wapres purna tugas melaksanakan upacara di Istana Negara.

Lantas, apakah tak ada kegiatan HUT RI di kawasan IKN?

Juri mengatakan, Badan Otoritas IKN akan tetap menggelar upacara bagi pegawai dan aparatur yang berada di kawasan tersebut. 

Akan tetapi, dia mengklaim tak mengetahui detil acara yang akan berlangsung di sana.

"Di IKN, sebagai kantor [Badan Otorita IKN] juga akan ada upacara," ujar dia.

Dia mengklaim, pada saat ini masih ada sejumlah pembangunan yang belum selesai di kawasan IKN. 

Presiden Prabowo pun meminta pembangunan tersebut cepat dituntaskan sehingga tak menggelar upacara di lokasi tersebut.

"Ya, di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan. Jadi, kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri.

Sumber: Suara