Rekam Jejak Anies Baswedan di Proyek Kereta Cepat Whoosh: Dulu Dukung, Kini Kritik

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki rekam jejak terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh. Fakta menunjukan bahwa Anies pernah mendukung penuh proyek strategis nasional ini saat masih menjabat.

Kini, Anies menyatakan bahwa utang proyek KCIC harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia, sementara manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari warganet di media sosial X (Twitter).

Kritik Warganet dan Rekam Digital Anies

Warganet menuding Anies "banyak bacot" dan hanya menyerang proyek Whoosh. Sebuah akun X, @tham878, mengingatkan bahwa rekam digital kebijakan Anies masih ada. Bukti yang ditunjukkan adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1640 Tahun 2019 tentang "Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung".

Tak hanya itu, kebijakan pendukung kereta cepat ini bahkan diperpanjang masa berlakunya oleh Anies melalui Kepgub Nomor 1563 Tahun 2021. Fakta ini memperkuat bahwa Anies secara resmi terlibat dan menyetujui pembangunan infrastruktur KCIC.

Kritik Dinilai Memiliki Standar Ganda

Netizen lain, @thedufresne, membandingkan kritik Anies terhadap KCIC dengan proyek MRT Jakarta. Ia menyoroti bahwa proyek MRT Jakarta juga dibiayai oleh APBN, yang merupakan uang rakyat dari seluruh Indonesia, namun penggunanya didominasi warga Jakarta dan sekitarnya.

"APBN dipake untuk bayar utang proyek MRT Jakarta. Yang naik MRT hanya warga Jakarta & sekitarnya. Tapi yang diserang cuma Whoosh," tulisnya. Komentar ini menyoroti adanya potensi standar ganda dalam kritik yang dilontarkan Anies Baswedan.

Latar Belakang Kritik Anies Baswedan

Kritik Anies disampaikan dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang. Ia menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang justru membebani rakyat. "Apalagi kalau menimbulkan utang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil," ujar Anies, yang secara spesifik mencontohkan proyek KCIC.

Akun X terverifikasi, @FirzaHusain, memberikan komentar sinis menanggapi kritik ini dengan menyebut, "Halah, Anies mah omon2 doang."

Pembiayaan APBN dan Perubahan Kebijakan di Era Jokowi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri menjadi sorotan karena perubahan skema pembiayaannya. Pada 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji proyek ini tidak akan menggunakan satu rupiah pun dana APBN.

Namun, janji tersebut berubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Perpres ini mengizinkan penyertaan modal negara (PMN) dari APBN untuk membiayai proyek. Perubahan kebijakan ini terjadi di tengah pembengkakan biaya (cost overrun) proyek.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya, pernah mengestimasikan pembengkakan biaya mencapai US$1,4 miliar hingga US$1,9 miliar. Akibatnya, total pendanaan proyek membengkak dari perkiraan awal US$6,07 miliar menjadi sekitar US$8 miliar. Untuk menutupi kekurangan ini, diusulkan tambahan PMN dari pemerintah.