PARADAPOS.COM - Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak menjadi perbincangan hangat di panggung politik nasional setelah dua lembaga survei independen menempatkan elektabilitasnya di atas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam simulasi calon presiden. Fenomena ini memicu spekulasi tentang kemungkinan pergeseran arah politik sang kader, termasuk isu merenggangnya hubungannya dengan elite partai dan peluang kembali ke Partai Golkar. Pengamat politik Tony Rosyid menilai dinamika ini bukan sekerta angka, melainkan sinyal adanya skenario besar yang sedang digodok di balik layar.
Hasil survei yang dirilis dalam beberapa pekan terakhir memang cukup mengejutkan. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat elektabilitas Dedi Mulyadi mencapai 35 persen pada periode 5–19 Juli 2026, sementara Prabowo hanya memperoleh 14,5 persen. Tak lama berselang, Indikator Politik Indonesia pada 14–24 Juli 2026 juga merilis angka serupa, di mana Dedi Mulyadi unggul dengan 32,4 persen dibandingkan Prabowo yang berada di angka 18,8 persen. Dua hasil survei dari lembaga kredibel ini menjadi dasar utama mengapa pertanyaan mengenai masa depan politik Dedi Mulyadi semakin menguat.
Isu Keretakan dengan Elite Gerindra
Di tengah tingginya popularitas, beredar kabar yang menyebutkan bahwa hubungan Dedi Mulyadi dengan sejumlah petinggi Partai Gerindra mulai tidak harmonis. Rumor ini tentu saja menarik untuk dicermati, mengingat statusnya sebagai kader yang selama ini dianggap loyal. Tony Rosyid, pengamat politik yang mengikuti perkembangan ini, mengajukan sebuah pertanyaan kritis yang menurutnya penting untuk membaca situasi.
"Pertanyaan di atas penting diajukan untuk membaca skenario apa yang sedang dimainkan dan ke mana arah serta targetnya. Pertanyaan ini merupakan upaya menelusuri strategi politik yang sedang digodok di panggung belakang," ujarnya.
Menurut Tony, elektabilitas yang meroket tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kerja keras seorang diri. Ada kemungkinan besar ada aktor atau kekuatan lain yang turut "memainkan" nama Dedi Mulyadi di bursa capres. Ia juga menyoroti rumor yang menyebutkan bahwa Dedi mulai berseteru dengan elite di partai berlambang garuda tersebut.
"Kedua survei menunjukkan bahwa elektabilitas dia berada di posisi teratas. Kinerja Dedi Mulyadi seorang diri? atau ada tokoh besar yang sedang memainkannya? Rumornya Dedi Mulyadi mulai berseteru dengan elite di Gerindra," kata Tony.
Spekulasi Kembali ke Partai Golkar
Lebih lanjut, Tony tidak menutup mata terhadap kemungkinan perubahan haluan politik. Ia menyinggung peluang Dedi Mulyadi untuk kembali ke Partai Golkar, rumah politiknya sebelum bergabung dengan Gerindra. Apalagi, Ketua Umum Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia, dikenal memiliki kedekatan personal dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kedekatan ini dinilai menjadi faktor penting yang memperkuat spekulasi tersebut.
"Jika info ini valid, tentu bukan sebuah kebetulan," ujarnya.
Namun, Tony dengan hati-hati mengingatkan bahwa seluruh pembacaan ini masih berada dalam ranah spekulasi dan analisis terhadap gejala politik yang tampak di permukaan. Ia menegaskan bahwa hasil survei bukanlah harga mati dan bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan dinamika politik dan evaluasi publik terhadap kinerja para tokoh.
Kendati demikian, ia menekankan satu hal: jika tren elektabilitas ini terus berlanjut dan menguat, maka lanskap politik nasional dipastikan akan berubah. Peta koalisi, aliansi, dan arah dukungan dari para elite politik menjelang kontestasi nasional mendatang diperkirakan akan mengalami penyesuaian yang signifikan. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi para pengamat dan pengambil keputusan politik untuk terus memantau pergerakan sang Gubernur Jawa Barat tersebut.
Artikel Terkait
Pengamat: Prabowo Perlu Berani Beri Kursi Menteri untuk PDIP di Tengah Elektabilitas yang Anjlok
Amien Rais Sebut Korupsi Era Jokowi Lepas Kendali, Kini Lembaga Negara Jadi Aktor Utama
Hersubeno: Gerindra Perlu Terapkan Disiplin Komando Senyap agar Elit Tak Menyerang Dedi Mulyadi
Pengamat: Dugaan Mafia Survei Ancam Independensi Data dan Etika Demokrasi