PARADAPOS.COM - Pengamat politik Tony Rosyid menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah politik yang berani di tengah tren penurunan elektabilitasnya. Salah satu opsi yang ia sorot adalah membuka pintu kabinet bagi PDI Perjuangan (PDIP), menyusul hasil dua survei nasional yang menempatkan Prabowo di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam simulasi calon presiden.
Tony berpandangan bahwa penyegaran besar-besaran perlu dilakukan, tidak hanya di jajaran kementerian dan lembaga negara, tetapi juga hingga level badan usaha milik negara (BUMN). Ia menekankan pentingnya rotasi di institusi-institusi kunci agar pemerintahan kembali mendapat kepercayaan publik.
Survei dan Sinyal Peringatan Dini
Dua lembaga survei, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia, baru-baru ini merilis hasil temuan yang cukup mengejutkan. Dalam simulasi calon presiden, elektabilitas Prabowo tercatat di bawah Dedi Mulyadi.
Pada survei SMRC yang digelar pada 5–19 Juli 2026, Dedi Mulyadi unggul telak dengan perolehan 35 persen. Prabowo berada di posisi kedua dengan 14,5 persen, disusul Anies Baswedan di angka 8,2 persen. Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada 14–24 Juli 2026 menunjukkan pola serupa: Dedi Mulyadi meraih 32,4 persen, Prabowo 18,8 persen, dan Anies Baswedan 11,6 persen.
Bagi Tony, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Ini adalah sinyal awal yang menuntut respons cepat dari kepala negara untuk mengevaluasi komposisi pemerintahan yang ada saat ini.
Usulan Kursi Menteri untuk PDIP
Menurut Tony, salah satu langkah strategis yang bisa diambil Prabowo adalah memperluas basis dukungan politik dengan merangkul kekuatan di luar koalisi pemerintah, khususnya PDIP.
"Berikan 3-5 menteri buat PDIP," katanya.
Langkah ini, lanjut Tony, bukan tanpa konsekuensi. Ia mengakui bahwa kehadiran PDIP di pemerintahan akan sulit terwujud apabila di lingkungan Istana masih ada figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Karena mereka tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di Istana. Tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang mantan presiden itu dengan PDIP," ujarnya.
Penyegaran di Tubuh TNI dan Polri
Selain persoalan koalisi, Tony juga menyoroti perlunya perombakan di sektor keamanan. Ia menyarankan agar posisi Kapolri dan Panglima TNI yang dinilai terlalu lama menjabat segera diganti.
"Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan sumber daya manusia yang lebih profesional, termasuk mengganti kapolri dan panglima tentara yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini," tuturnya.
Menurut Tony, penyegaran di dua institusi tersebut penting untuk menjaga efektivitas kerja dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.
Dilema Kepemimpinan dan Konsekuensi Politik
Tony memahami bahwa keputusan semacam itu tidak mudah diambil oleh seorang kepala negara. Ada banyak pertimbangan, terutama yang menyangkut keseimbangan politik di dalam pemerintahan.
"Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa membiarkan dilema politik berlarut-larut justru dapat memperlemah posisi kepemimpinan. Dalam situasi seperti ini, ketegasan menjadi kata kunci.
"Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo," pungkas Tony.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Elektabilitas Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo di Dua Survei, Pengamat: Isyarat Skenario Politik di Balik Layar
Amien Rais Sebut Korupsi Era Jokowi Lepas Kendali, Kini Lembaga Negara Jadi Aktor Utama
Hersubeno: Gerindra Perlu Terapkan Disiplin Komando Senyap agar Elit Tak Menyerang Dedi Mulyadi
Pengamat: Dugaan Mafia Survei Ancam Independensi Data dan Etika Demokrasi