PARADAPOS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang kini aktif sebagai pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu, melontarkan analisis tajam terkait gelombang perlawanan yang ia sebut sebagai "Geng Solo, Oligarki, Parcok, dan Parjo (Geng SOP)". Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya serta unggahan di akun X @msaid_didu pada Sabtu (1/8/2026). Dalam paparannya, ia mengaitkan serangan tersebut dengan upaya melumpuhkan tiga agenda utama Presiden Prabowo Subianto yang ia istilahkan sebagai "Tiga Obor", yakni pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara.
Menurut Said Didu, arah pertarungan politik saat ini telah bergeser ke titik yang jauh lebih krusial dibandingkan awal masa pemerintahan. Ia menilai bahwa ekspektasi publik terhadap langkah agresif Prabowo dalam menertibkan para oligarki sempat tinggi, namun keraguan dalam membenahi faksi-faksi internal justru membuka ruang bagi serangan balik.
"Jika pada awal masa pemerintahan publik berharap Presiden Prabowo dapat secara agresif menertibkan para oligarki, keraguan dalam membenahi faksi-faksi internal justru memicu serangan balik. Kelompok oligarki ini kini dinilai sedang membalas dengan menyerang langsung pusat komando penertiban aset negara yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin," papar Said Didu.
Ia menegaskan bahwa serangan yang menyasar Sjafrie bukanlah kebetulan semata. Ada pola yang terstruktur, terutama melalui banjir narasi negatif di media sosial dan upaya pembunuhan karakter yang sistematis.
Lima Alasan Sjafrie Menjadi Sasaran
Dalam unggahannya di media sosial X, Said Didu membeberkan lima alasan utama mengapa Sjafrie Sjamsoeddin terus menjadi target utama. Pertama, posisinya sebagai tangan kanan Presiden Prabowo melalui Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Badan Industri Mineral (BIM). Kedua lembaga itu dibentuk untuk mengeksekusi tiga agenda besar: memberantas korupsi, menertibkan oligarki perampok negara, dan mengembalikan aset negara.
Kedua, Sjafrie dinilai memiliki loyalitas tunggal hanya kepada Presiden. Ketiga, gaya kerjanya yang hitam-putih dan tanpa kompromi terhadap siapa pun membuatnya menjadi sosok yang sulit ditekan.
"Keempat, hampir semua perampok negara dan penikmat hasil rampokan terganggu oleh Pak SS, dan kelima ada faksi dalam pemerintahan Prabowo yang jadi pintu kepentingan Geng SOP," cuit Said Didu.
Framing di Balik Kasus Febrie Adriansyah
Lebih jauh, Said Didu menguraikan bagaimana narasi-narasi di media sosial sengaja dibentuk untuk memojokkan Sjafrie dengan memanfaatkan momentum penetapan tersangka eks-Jampidsus Febrie Adriansyah. Ia menekankan bahwa posisi Febrie sebagai Ketua Harian Tim PKH merupakan jabatan ex-officio berdasarkan keputusan presiden, bukan karena kedekatan pribadi dengan Sjafrie.
"Berbagai narasi spekulatif yang mengaitkan temuan barang bukti kasus hukum Febrie kepada pimpinan pengarah dinilai sebagai upaya jahat untuk merusak kredibilitas tim penertiban aset," jelas Said Didu.
Ia menambahkan bahwa framing semacam ini sengaja dibangun untuk menciptakan kesan seolah-olah ada keterlibatan langsung Sjafrie dalam kasus hukum yang menjerat Febrie. Padahal, secara faktual, penanganan perkara tersebut berjalan di jalur independen.
Fakta Hukum dan Tata Kelola Organisasi
Dari sisi hukum dan tata kelola organisasi, proses hukum yang menjerat Febrie Adriansyah ditangani oleh pihak berwenang secara profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapa pun. Said Didu menegaskan bahwa operasional Satgas PKH tetap berjalan akuntabel berdasarkan sistem serta mekanisme Perpres, tanpa bergantung pada figur tertentu.
Tim ini, lanjutnya, masih terus bekerja untuk menagih denda administratif dan mengembalikan jutaan hektar lahan hutan serta tambang ilegal kepada negara. Artinya, meskipun ada gejolak di permukaan, pekerjaan inti tetap berjalan.
Peringatan Keras untuk Presiden Prabowo
Menutup analisisnya, Said Didu memberikan peringatan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan pembersihan terhadap faksi-faksi yang berpihak kepada oligarki. Ia menilai Presiden kini berada pada posisi to kill or to be killed secara politik.
"Apabila langkah pembersihan pusat komando dari intervensi Geng SOP terlambat dilakukan, kekayaan alam Indonesia dikhawatirkan akan terus tergerus dan kedaulatan kepemimpinan negara berisiko jatuh kembali ke bawah kendali kekuatan oligarki," pungkasnya.
Situasi ini, menurut Said Didu, bukan lagi sekadar persoalan internal pemerintahan, melainkan menyangkut arah masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan apakah negara mampu mempertahankan kendali atas aset-aset strategisnya atau kembali terperangkap dalam jeratan kepentingan kelompok kecil.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kaesang Targetkan Dapil Jawa Tengah V, Pengamat: Tak Ada Jaminan Meski Putra Jokowi
Pengamat: Prabowo Perlu Berani Beri Kursi Menteri untuk PDIP di Tengah Elektabilitas yang Anjlok
Elektabilitas Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo di Dua Survei, Pengamat: Isyarat Skenario Politik di Balik Layar
Amien Rais Sebut Korupsi Era Jokowi Lepas Kendali, Kini Lembaga Negara Jadi Aktor Utama