Jokowi Dinilai Masih Bersikap Seperti Presiden, Pengamat: Prabowo Terkesan Tak Berarti

PARADAPOS.COM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dinilai masih berperilaku layaknya pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, meski telah hampir dua tahun lengser dari jabatannya. Pandangan ini disampaikan oleh pemerhati masalah sosial dan politik, Adian Radiatus, pada Senin, 10 Agustus 2026. Adian menyoroti pemanfaatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) oleh Jokowi sebagai indikasi sikap tersebut, serta menilai hal ini secara implisit menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto "tidak berarti" di mata Jokowi. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap posisi strategis orang-orang kepercayaan Jokowi di pemerintahan saat ini, termasuk anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

Perilaku yang Dipertanyakan

Adian mengamati secara khusus sepak terjang Jokowi yang menurutnya masih terkesan ingin mendominasi panggung politik nasional. Sikap ini, kata dia, kontras dengan statusnya yang kini bukan lagi seorang presiden aktif. Penggunaan PSI sebagai kendaraan politik menjadi sorotan utama dalam pengamatannya.

"Dengan memanfaatkan PSI, Jokowi berperilaku seakan masih menjadi pemimpin di negeri ini," kata Adian.

Baginya, hal tersebut secara tidak langsung seakan mempertontonkan kalau Presiden Prabowo Subianto itu tidak berarti di matanya. Lebih jauh, ia menilai ada nuansa kesombongan yang disembunyikan di balik citra kesederhanaan yang selama ini dibangun.

"Kesombongan Jokowi yang berbalut kepura-puraan memakai wajah topeng kesederhanaan sebagaimana yang dilakoninya selama ini," ungkap Adian.

Posisi Strategis Orang Kepercayaan

Kekhawatiran akan pengaruh Jokowi semakin diperkuat dengan fakta bahwa banyak orang kepercayaannya masih menduduki jabatan-jabatan kunci di pemerintahan Prabowo. Hal ini dinilai menjadi celah bagi Jokowi untuk tetap merasa memiliki otoritas.

"Terutama anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, masih menjadi Wapres," ujarnya.

Meski demikian, di sisi lain, Adian menyatakan persetujuannya terhadap penataan posisi duduk Wapres Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026 lalu. Ia menganggap langkah tersebut sebagai sebuah koreksi yang tepat terhadap protokoler kenegaraan.

"Sudah tepat Gibran tidak duduk berdampingan di samping Presiden Prabowo Subianto seperti sidang-sidang sebelumnya, melainkan ditempatkan sejajar dengan barisan para menteri kabinet," jelas Adian.