Mantan Hakim MK Arief Hidayat: Negara Ateis Justru Bersih Korupsi, Indonesia Religius tapi Rusak

PARADAPOS.COM - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengaku mendapat pelajaran berharga dari percakapannya dengan seorang hakim asal Skandinavia di sela-sela Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia di Madrid. Dalam diskusi itu, ia membandingkan kondisi negara dengan mayoritas penduduk ateis yang bersih dari korupsi, dengan Indonesia yang mayoritas religius namun dinilainya bermasalah. Perbincangan tersebut menyoroti hubungan antara tingkat religiusitas, penegakan hukum, dan perilaku penyelenggara negara.

Kepada publik, Arief menceritakan bagaimana momen dialog itu terjadi. Ia bertanya langsung kepada hakim tersebut mengenai paradoks yang ia lihat: negara dengan tingkat ateisme tinggi justru memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaan itu muncul dari rasa penasarannya sebagai akademisi dan praktisi hukum yang selama ini bergelut dengan persoalan konstitusi dan etika bernegara.

Pertanyaan Kritis di Kongres Dunia

Saat itu, Arief yang masih menjabat sebagai hakim konstitusi mendapat penugasan untuk menghadiri kongres internasional di Madrid. Di sela-sela agenda resmi, ia berkesempatan berbincang dengan seorang kolega hakim dari negara Skandinavia. Percakapan yang awalnya ringan itu berubah menjadi diskusi mendalam tentang filsafat hukum dan moralitas publik.

"Dulu sebagai hakim konstitusi saya ditugasi hadir di Kongres MK sedunia di Madrid. Saya berdiskusi dengan hakim dari Skandinavia," kata Arief dalam sebuah video yang beredar.

Dalam kesempatan itu, Arief tidak ragu melontarkan pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Ia heran melihat negara dengan tingkat kepercayaan terhadap Tuhan yang rendah justru mampu menunjukkan integritas tinggi dalam penyelenggaraan negara.

"Saya bilang negara Anda itu 98 persen ateis, tapi kenapa di sana tak ada KKN, tidak ada pelanggaran hukum, tak ada abuse of power," ujar Arief.

Jawaban yang Menghentak

Hakim Skandinavia itu menjawab dengan tenang namun tegas. Jawaban tersebut, menurut Arief, di luar dugaannya dan langsung membuatnya terdiam sejenak. Inti dari jawaban itu adalah tentang cara pandang terhadap konsekuensi perbuatan di dunia.

"Dia jawab, urusan dunia selesaikan baik-baik di dunia. Mereka tidak percaya penyelesaian di surga atau neraka," kata Arief.

Bagi Arief, jawaban itu bukan sekadar pernyataan sinis. Ia menangkap ada filosofi mendasar yang berbeda antara cara masyarakat Skandinavia memandang hukum dengan masyarakat di tanah air. Di sana, kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata karena takut akan hukuman di akhirat, melainkan karena kesadaran bahwa konsekuensi atas perbuatan harus diselesaikan di dunia.

Renungan untuk Negeri yang Religius

Pernyataan hakim asal Skandinavia itu membekas dan menjadi bahan perenungan panjang bagi Arief. Ia pun langsung membandingkannya dengan kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk sangat religius. Perbandingan itu, diakuinya, terasa pahit dan menampar.

"Saya terpukul, karena negeri saya 98 persen religius, paling dominan Islam, tapi paling rusak, rusaknya sebagaimana sekarang ini," ujarnya.

Pengalaman ini, lanjut Arief, membuka matanya bahwa keyakinan atau tingkat religiusitas masyarakat saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih dan kepatuhan terhadap hukum. Ada variabel lain yang perlu diperhatikan, seperti penegakan hukum yang konsisten, budaya malu, dan sistem pengawasan yang kuat.

Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya bukanlah upaya untuk merendahkan nilai-nilai agama. Justru, ini menjadi pengingat bahwa keberagamaan yang hanya berhenti pada simbol dan klaim mayoritas tanpa diikuti oleh etika publik akan menjadi hampa. Menurutnya, ada pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral yang benar-benar hidup dalam tindakan sehari-hari, terutama bagi para penyelenggara negara.