PARADAPOS.COM -Munculnya poster para calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar baru-baru ini seolah menjadi isyarat bahwa kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tidak diterima di internal partai.
Demikian analisa pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 15 Februari 2025.
“Jadi, poster tersebut bisa jadi sebagai umpan politik di internal Golkar untuk mengganti Bahlil,” kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, tidak berlebihan jika ada yang menilai poster-poster bursa Caketum Golkar merupakan bentuk protes agar Bahlil Lahadalia diganti.
“Jadi, sebagian kader Golkar, khususnya elite Golkar, sejak awal memang tidak menghendaki Bahlil jadi ketua umum Golkar,” kata Jamiluddin.
Ia menyebut bahwa momentum kasus gas LPG 3 kg beberapa waktu lalu seolah menjadi warning untuk internal Golkar agar Bahlil Lahadalia bisa segera diganti.
“Mereka ingin menunjukan ketidakbecusan Bahlil dalam memimpin dan kebijakannya gas 3 kg sehingga merusak image Golkar. Jadi, poster tersebut bisa jadi sebagai umpan politik di internal Golkar untuk mengganti Bahlil,” tandasnya.
Sebelumnya, beredar di aplikasi berbagi pesan Whatsapp pada Rabu 12 Februari 2025, gambar lima figur calon Ketua Umum Partai Golkar.
Empat di antaranya saat ini berada dalam bagian Kabinet Merah Putih, yakni Meutya Viada Hafid yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Digital.
Lalu Nusron Wahid yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang; Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga; serta Maman Abdurahman yang menduduki jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sementara satu nama lainnya adalah Bambang Soesatyo, mantan Ketua MPR yang kini menjadi anggota Komisi III DPR.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kaesang Maju di Dapil Jateng V: Langkah Pembuktian Basis Jokowi dan Tantangan Langsung ke Puan Maharani
Survei SMRC dan Indikator: Elektabilitas Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo di Simulasi Pilpres 2029
Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur Mendadak, Ketegangan dengan Menkeu soal Likuiditas dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sorotan
Rudy Bantah Klaim Jokowi soal 54 Kali Temui PKL: Hanya Dua Kali Hadir