PARADAPOS.COM -Proses penyusunan UU TNI yang tertutup menjadi pemicu awal ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan ekonom senior Profesor Wijayanto Samirin saat menyoroti bentrokan antara mahasiswa penolak UU TNI dengan aparat kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi setelah RUU TNI resmi disahkan menjadi UU.
"Isi UU TNI sesungguhnya tidak terlalu perlu dikhawatirkan, tetapi yang justru perlu dikhawatirkan adalah proses penyusunan yang tertutup dan tanpa keterlibatan publik yang memadai," kata Prof Wijayanto Samirin dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, penyusunan undang-undang secara tertutup dan terkesan terburu-buru menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Ini memperburuk distrust publik kepada pemerintah yang sudah buruk. Ini juga membuat demo seolah merupakan satu-satunya outlet untuk menyampaikan pendapat, di saat outlet-outlet lain yang diatur oleh konstitusi justru tertutup rapat," katanya.
Ia menyarankan pemerintah harus mengubah cara kerja dan mindset agar tidak memantik emosi publik ketika membuat kebijakan publik.
"Demo akan semakin menasional dan membudaya, bahkan dengan skala yang lebih besar, karena terjadi proses adaptasi dan habituasi; seolah demo adalah normal, demo besar adalah wajar," tutupnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, Sebut Ada 7 Bahasa Prioritas
Jokowi Sebut Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Sudah Sesuai Aturan dan Minta Publik Tak Berspekulasi
Pemerintah Diminta Tak Abaikan Akar Kerusuhan Agustus 2025: Pengamat Sebut Stabilitas Bukan Hanya Soal Bayang-Bayang Jokowi
Wartawan Parlemen Kecam Benny Harman soal Ucapan Otak Kamu Ada Gak, Minta Maaf atau Dilaporkan ke MKD