PARADAPOS.COM - Perombakan Kabinet Merah Putih sudah layak dilakukan jelang semester pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan mengatakan, pergantian menteri, khususnya di sektor ekonomi penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin tidak menentu
"Ini memang waktunya Pak Prabowo bersih-bersih. Kenapa? Banyak ahli memprediksi ke depan, tantangan kita makin besar terutama dari sisi ekonomi," kata komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 6 April 2025.
Selain dari segi tantangan ekonomi, sosok yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai ada beberapa menteri Prabowo yang tidak menunjukkan kinerja positif. Bahkan beberapa di antaranya hanya mementingkan popularitas.
Sejumlah menteri yang layak di-reshuffle adalah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto; Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
"Saya sangat setuju mereka di-reshuffle. Banyak menteri Pak Prabowo yang mumpuni, tapi banyak juga yang kemaruk mendapat jabatan. Nah, sifat kemaruk ini membuat kehebohan di ruang publik yang bermuara pada kegaduhan," terang Kang Tamil.
Akademisi Universitas Dian Nusantara ini melihat, para menteri tersebut lebih mementingkan popularitas pribadi, sehingga narasi yang dibangun sering berujung kegaduhan di masyarakat yang tidak menguntungkan bagi Prabowo.
"Setelah hampir lima bulan pemerintahan Pak Prabowo, kita bisa melihat cukup jomplang. Ada menteri yang memang bekerja baik, ada menteri yang enggak ada kerjanya dan cuma tebar pesona di media sosial," pungkasnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Kaesang Maju di Dapil Jateng V: Langkah Pembuktian Basis Jokowi dan Tantangan Langsung ke Puan Maharani
Survei SMRC dan Indikator: Elektabilitas Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo di Simulasi Pilpres 2029
Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur Mendadak, Ketegangan dengan Menkeu soal Likuiditas dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sorotan
Rudy Bantah Klaim Jokowi soal 54 Kali Temui PKL: Hanya Dua Kali Hadir