Mayjen (Purn) Syamsu Djalal: Jokowi dan Luhut Bagian Dari PKI!

PARADAPOS.COM - Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal buka suara tentang mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Tak hanya Jokowi yang disebut PKI, nama Luhut Panjaitan pun disinggung-singgung.

"Kita tahu siapa itu Jokowi? Jokowi itu sebetulnya PKI. Saya bisa buktikan. Si Hendropriyono tau tuh. Luhut itu kan, tokoh PKI juga kan," demikian komentar Syamsu Djalal dalam sebuah akun tiktok @kucing.mujair100 tertanggal 15 Mei 2025, Senin (2/6).

Syamsu Djalal menambahkan, karena Jokowi merupakan bagian dari mereka, segala daya dan upaya mereka tempuh untuk menyelamatkan Jokowi.

"Mereka betul-betul bagaimana bisa menyelamat Jokowi ini. Jokowi sebagai simbol mereka. Jadi bagaimana cara mereka, dengan jalan apapun diselamatkan," ungkap Syamsu Djalal.

Pria kelahiran tahun 1943 itu juga menyinggung Agum Gumelar, Wiranto. Dengan tegas, ia menyebut sebagai penjilat.

"Penjilat-penjilat sekarang, termasuk Wiranto, Agum Gumelar, Hendropriyono dan sekarang ini negara sudah dijual sama (ke) Cina," ungkap pria kelahiran Padang tersebut.

Ia juga menyebutkan, saat ini garda terdepan Indonesia adalah Polri, bukan TNI.

"Ada bilang garda terdepan itu tentara. Siapa bilang garda terdepan itu tentara. Garda terdepan kita itu sekarang polisi. Polisi itu kan partai coklat, parcok," ujar dia.

Terakhir ia berharap bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, yaitu mencegah kejahatan.

"Ya Allah kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan," pungkas Syamsu Djalal.

👇👇

SIAPA SYAMSU DJALAL?

Lahir di Padang, Sumbar tgl. lahir 22 Desember 1943. Lulusan Akademi Militer (1965) ini berasal dari Korps Polisi Militer (CPM) dan pernah menempati beberapa jabatan strategis, diantaranya Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Juga salah satu pendiri/Ketua Dewan Penasehat – Partai Berkarya pimpinan Tomy Suharto yang dideklarasikan pada 13 Mei 2016.

Syamsu juga pernah ikut Pilgun Sumbar thn.2020 dari jalur independen bersama aktor Aldi Taher (JADI) , namun kalah. 

Kembali ke partai Berkarya, sejak tahun 2020, Partai Berkarya dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum namun kemudian muncul konflik, Dualisme di tubuh Partai Berkarya bermula ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Surat Keputusan terkait Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya 2020-2025. 

Dalam surat itu Kemenkumham mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muchdi PR. 

Tommy Soeharto lantas menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta, gugatannya dikabulkan pada 16 Februari 2021.

Tak terima, Kemenkumham dan Partai Berkarya di bawah kepengurusan Muchdi PR mengajukan banding. 

Tapi, dalam putusannya 1 September 2021, majelis hakim PT TUN Jakarta tetap menyatakan kepengurusan Partai Berkarya di bawah Tommy merupakan kepengurusan yang sah. 

Kemenkumham dan Mucdi PR terus melanjutkan proses peradilan ke tingkat kasasi hingga akhirnya menang. ***

Jokowi dan PKI: 'Janji Manis Landreform Yang Berujung di Tangan Oligarki'

Pemilu 1955 mencatat fenomena politik yang menarik: Partai Komunis Indonesia (PKI) hampir unggul di banyak daerah pada putaran kedua. 

Salah satu faktor utama yang membuat PKI begitu populer kala itu adalah kampanye landreform.