PARADAPOS.COM - Mantan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait transparansi dan mekanisme pengawasan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah podcast, ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini serta potensi risiko penyimpangan, sambil mendesak adanya evaluasi terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran.
Kekhawatiran atas Mekanisme Pengawasan yang Belum Jelas
Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya bahwa publik hingga kini belum mendapat penjelasan memadai tentang bagaimana pengawasan dan pemeriksaan terhadap anggaran MBG dilakukan. Padahal, program ini berskala nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas dan nilai anggaran yang tidak kecil. Tanpa mekanisme audit yang jelas dan diumumkan ke publik, ruang untuk ketidakwajaran menjadi terbuka.
“Bagaimana kalau ada potensi korupsinya? kita tidak pernah mendengar mekanisme pemeriksaannya bagaimana,” ujarnya.
Kesenjangan antara Anggaran dan Realita di Lapangan
Lebih lanjut, Mahfud menyentuh titik yang sering menjadi sorotan dalam program bantuan sosial: kesenjangan antara nilai anggaran yang tercatat dengan kualitas atau kuantitas bantuan yang benar-benar diterima masyarakat. Ia mempertanyakan apakah telah ada pemeriksaan mendalam untuk memastikan tidak ada kebocoran atau ketidaksesuaian dalam proses penyaluran.
“Apakah masalah ketidakwajaran antara uang yang keluar dan yang sampai ke rakyat itu sudah diperiksa?” lanjutnya.
Mekanisme Penindakan yang Masih Samar
Persoalan lain yang diangkat adalah ketidakjelasan langkah hukum atau administratif jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Menurut Mahfud, hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menjamin integritas program. Tanpa prosedur penindakan yang tegas dan diketahui publik, program berisiko dijalankan dengan sikap abai.
“Kita tidak pernah tahu kalau ada kesalahan begitu bagaimana mekanisme penindakannya, siapa yang melakukan apa,” tegas mantan Ketua MK itu.
Desakan Evaluasi Terbuka untuk Jaga Kepercayaan Publik
Mahfud juga mengamati bahwa masyarakat mulai melakukan perhitungan sederhana dan mempertanyakan nilai ekonominya. Kecurigaan semacam ini, jika dibiarkan, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Harga juga orang menghitung kok segini sih gitu sampainya ke tingkat rakyat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini dinilai penting bukan untuk membatalkan program, melainkan untuk memperbaikinya agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Itu semua masih jadi persoalan dan menurut saya harus ada evaluasi secara terbuka,” katanya menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Relawan Prabowo-Gibran Dukung Penyelesaian Kasus Ijazah Palsu Rismon Sianipar via Restorative Justice
Mantan Ketua PN Depok Gugat KPK via Praperadilan Usai OTT Suap Lahan
Koalisi Sipil Soroti Respons Prabowo Usai Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Kuasa Hukum Larang Roy Suryo Layani Tantangan Debat Rismon Sianipar