PARADAPOS.COM - Sebuah surat berisi tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mendarat di kompleks parlemen, namun suaranya seolah lenyap tak berbekas.
DPR RI hingga kini belum mengambil sikap, memicu spekulasi adanya dilema politik tingkat tinggi di lingkaran kekuasaan.
Meskipun Rapat Paripurna pembukaan masa sidang telah digelar pada Selasa (24/6/2025), surat yang berpotensi mengguncang stabilitas politik itu tidak dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Saat ditanya, Puan mengaku belum melihat surat tersebut.
"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," ucapnya singkat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keheningan DPR ini sebagai sebuah langkah penuh perhitungan.
Menurutnya, isu ini sangat sensitif dan bisa menjadi pemicu konflik terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo alias Jokowi.
"Desakan pemakzulan itu dilematis, satu sisi sulit diwujudkan, sisi lain diusulkan oleh purnawirawan yang secara relasi dekat dengan Presiden, sehingga membuat DPR MPR cukup menjaga jarak, meski demikian belum tentu DPR tidak merespon, bisa saja masih menunggu restu atau reaksi Prabowo," kata Dedi kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).
Dedi menegaskan bahwa dari kacamata politik, isu ini sangat rentan dan berbahaya bagi koalisi yang baru terbentuk.
Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Pakai Materai Rp100, Sah atau Tidak? Ini Klarifikasi Lengkap PSI
Polemik Ijazah Jokowi: Analisis Dampak Hukum & Peluang Politik Elektoral 2026
Kunjungan Rahasia Eggi Sudjana dan Damai Lubis ke Jokowi Disebut Aib Besar, Ini Fakta Lengkapnya
Analisis Kontroversi Mens Rea Pandji Pragiwaksono: Tudingan Antek Asing & Reaksi Publik