Resolusi PBB Sahkan Otonomi Sahara Barat di Bawah Maroko, Dukungan AS Kunci Kemenangan Diplomatik

Namun, Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, mengkritik resolusi tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan ini masih jauh dari harapan dan aspirasi sah rakyat Sahara Barat yang diwakili oleh Front Polisario.

Sebagai bagian dari resolusi ini, Dewan Keamanan juga memperpanjang mandat misi penjaga perdamaian PBB (MINURSO) selama satu tahun ke depan. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres diminta untuk melakukan tinjauan mandat misi dalam enam bulan mendatang guna memantau perkembangan implementasi resolusi.

Keputusan DK PBB ini dipandang dapat mengubah dinamika proses perdamaian yang sebelumnya mengalami kebuntuan sejak rencana referendum ditunda akibat perselisihan daftar pemilih lebih dari tiga dekade lalu.

Maroko, yang telah mengontrol hampir seluruh wilayah Sahara Barat dan membangun infrastruktur besar-besaran di sana, menyambut baik kemenangan diplomatik ini. Raja Mohammed VI menyatakan resolusi ini membuka babak baru dalam proses mengukuhkan karakter Maroko di Sahara.

Di sisi lain, Front Polisario menegaskan penolakan untuk terlibat dalam proses politik yang dianggap melegitimasi pendudukan militer Maroko. Mereka menyatakan perdamaian tidak akan tercapai dengan memberi penghargaan kepada ekspansionisme.