Jokowi Bicara Soal Namanya Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Haji
PARADAPOS.COM – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah biasa namanya disebut-sebut dalam berbagai kasus hukum yang menjerat bawahannya semasa ia menjabat. Pernyataan ini disampaikannya terkait perkembangan terkini kasus dugaan korupsi dana haji yang melibatkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
"Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden dan juga dari perintah-perintah presiden," ujar Jokowi kepada wartawan, Jumat (30/1).
Meski demikian, Jokowi dengan tegas membantah memberikan instruksi atau arahan untuk melakukan tindak pidana korupsi kepada jajaran pemerintahannya. "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada," pungkas mantan presiden kedua Indonesia itu.
Keterangan Saksi Mantan Menpora Dito Ariotedjo di KPK
Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pada Jumat (23/1). Kedatangannya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Dito yang merupakan politikus Partai Golkar tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.50 WIB. Ia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk kepatuhan sebagai warga negara terhadap proses hukum. "Sebagai warga negara saya harus wajib patuh hukum, kan. Patuh hukum, jadi ya hadir," kata Dito di lokasi.
Kaitan dengan Kunjungan Kerja ke Arab Saudi
Dito menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dijalaninya berkaitan dengan kasus kuota haji yang menjadikan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Ia mengungkapkan, materi pemeriksaan kemungkinan besar terkait dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi yang dilakukannya bersama mantan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Dito merupakan salah satu menteri yang ikut dalam rombongan Jokowi saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pertemuan tersebut membahas penambahan kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2024. "Ya, mungkin, kan, yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi," tutup Dito.
Artikel Terkait
Mahasiswa UGM Bubarkan Diskusi Pancasila, Sebut Pejabat Tak Pantas Bicara Ideologi di Tengah Krisis
Nenek 72 Tahun di Bondowoso Diduga Dilecehkan Pria Modus Tukang Ramal
Sekolah Larang Wali Murid Ungkap Keluhan Program Makan Bergizi Gratis ke Medsos
Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga Pertamax, Desak Pemerintah Stabilkan Rupiah dan Evaluasi Program Populis