Hasanuddin menegaskan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana proyek Whoosh dikelola secara profesional. Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara tidak boleh dikorbankan.
Peringatan untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
Siaga 98 mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek. Subsidi juga bukan justifikasi atas kegagalan pengelolaan investasi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian. Hal ini penting dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh.
Dukungan atas Sikap Pemerintah
Siaga 98 menyatakan dukungan penuh atas sikap Menteri Keuangan yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN. Subsidi boleh diberikan, tetapi harus dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat. Subsidi tidak boleh menjadi bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu.
Artikel Terkait
Ayah Tiri Denada Ancam Pakai Pistol Saat Serah Terima Bayi Ressa, Tante Ratih Ungkap Fakta Mencekam
Santunan Rp15 Juta dari Mensos untuk Ahli Waris Korban Tewas Banjir Sumatra: Rincian Lengkap Bantuan Sosial
Hasil Analisis Puslabfor Polri: Bercak Darah di Kamar Lula Lahfah Ternyata Darah Menstruasi
Ayah Kandung Ressa Anak Denada: Tessa Mariska Klaim Seorang Rapper Masih Eksis