Proyek Whoosh Bikin Negara Tekor, DPR Singgung Jebakan Sunk Cost Fallacy

Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Langkah ini dinilai crucial untuk menghentikan jebakan sunk cost fallacy yang membebani keuangan negara.

Apa Itu Sunk Cost Fallacy dalam Proyek Whoosh?

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menjelaskan bahwa sunk cost fallacy adalah kondisi dimana sebuah kebijakan terus dipertahankan hanya karena sudah menelan biaya yang sangat besar, meskipun secara nyata proyek tersebut tidak efisien dan merugikan.

"Sejak awal, proyek KCJB Whoosh ini tidak layak secara ekonomi maupun sosial. Namun, terus dilanjutkan karena alasan sudah terlanjur menghabiskan dana besar. Ini adalah contoh klasik sunk cost fallacy dalam kebijakan publik," tegas Amin di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Fakta Kerugian dan Pembiayaan Proyek KCJB Whoosh

Dampak finansial proyek kereta cepat Whoosh terhadap negara sangat signifikan. Berikut adalah rinciannya:

• Total biaya proyek membengkak hingga USD 7,9 miliar.
• Utang ke China Development Bank (CDB) mencapai USD 5,5 miliar atau setara Rp 90 triliun.
• Laporan keuangan 2024 mencatat kerugian mencapai Rp 2,6 triliun.

3 Alasan Awal Penolakan Proyek Whoosh oleh PKS

Amin mengungkapkan tiga alasan fundamental mengapa Fraksi PKS di DPR sejak awal menolak proyek KCJB:

1. Prioritas APBN yang Keliru: Saat pandemi Covid-19, prioritas seharusnya adalah penanganan kesehatan dan dampak ekonomi bagi rakyat kecil, bukan proyek infrastruktur berisiko tinggi.
2. Inkonsistensi Kebijakan: Janji bahwa proyek ini murni investasi China tanpa dana APBN dan jaminan pemerintah ternyata tidak terealisasi.
3. Kalkulasi Investasi yang Membebani: Proyek ini justru memperburuk kondisi fiskal di tengah tingginya utang negara.

Solusi dan Usulan Restrukturisasi untuk Whoosh

Untuk menyelamatkan negara dari beban jangka panjang, Amin mengusulkan beberapa langkah strategis:

• Restrukturisasi Utang: Melakukan negosiasi ulang terhadap utang yang ada.
• Monetisasi Aset dan Efisiensi Operasional: Mengoptimalkan pendapatan non-tiket melalui skema rail property ala Hong Kong.
• Integrasi Layanan Transportasi: Memperkuat konektivitas Whoosh dengan moda transportasi lain.

Opsi Skema Kerjasama Tambahan

Dua opsi skema kerjasama juga diajukan untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi beban negara:

1. Skema Joint Operation (JO): Kerjasama operasi antara PT KAI/KCIC dan operator China dengan pembagian pendapatan yang proporsional dan wajib transfer teknologi.
2. Skema Build-Operate-Transfer (BOT): Dengan masa konsesi 50 tahun berbentuk ground lease, bukan jual aset. Evaluasi dilakukan setiap 10 tahun dengan hak buy-back untuk Indonesia.

Pengelolaan Kawasan TOD yang Transparan

Pengelolaan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun Whoosh harus dilakukan dengan transparan. Amin menekankan pentingnya:

• Pembentukan badan pengelola bersama.
• Alokasi minimal 20% area untuk fasilitas publik dan perumahan terjangkau.
• Mekanisme revenue sharing dan audit independen.
• Memastikan value capture atau kenaikan nilai lahan kembali kepada publik.

"TOD harus inklusif, bukan semata komersial. Harus ada pengawasan ketat agar proyek Whoosh tetap berdaulat, efisien, dan memberi manfaat ekonomi yang luas bagi rakyat Indonesia," pungkas Amin Ak.