BGN Dikritik Pilih India Sebagai Model Gizi, 5 Negara Ini Lebih Direkomendasikan

- Minggu, 02 November 2025 | 10:25 WIB
BGN Dikritik Pilih India Sebagai Model Gizi, 5 Negara Ini Lebih Direkomendasikan
BGN Belajar Gizi: India Dikritik, Finlandia & Jepang Jadi Rekomendasi

Belajar Gizi ke India Dikritik, Ini 5 Negara yang Direkomendasikan untuk BGN

Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadikan India sebagai role model dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari anggota DPR RI. Alasan utama yang dikemukakan adalah tingginya tingkat kelaparan dan masalah gizi yang masih dihadapi India.

Kritik Terhadap Pemilihan India Sebagai Model Gizi

Arzeti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI, meminta BGN meninjau ulang rencananya. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus berbasis bukti dan transparan. "Kalau indikator kelaparan dan gizi India masih rendah, apa alasan menjadikannya model untuk MBG? Ini perlu dijelaskan terbuka," tegas Arzeti.

Kekhawatiran ini didasari oleh data Global Hunger Index (GHI) 2025, di mana India menempati peringkat 102 dari 123 negara dengan kategori 'serius'. Posisi ini dinilai tidak ideal untuk dijadikan contoh dalam program perbaikan gizi nasional.

5 Negara Alternatif dengan Sistem Gizi Terbaik di Dunia

Sebagai alternatif, Arzeti Bilbina merekomendasikan BGN untuk mencontoh negara-negara yang telah diakui secara global dalam manajemen ketahanan pangan dan gizi. Berdasarkan laporan World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition, kelima negara tersebut adalah:

  • Finlandia
  • Jepang
  • Norwegia
  • Belanda
  • Korea Selatan

Negara-negara ini dinilai telah membuktikan keberhasilan mereka dalam menjaga gizi warganya melalui sistem yang efisien dan transparan.

Respons Awal dari Badan Gizi Nasional (BGN)

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa India dipilih sebagai role model setelah kunjungan studi banding. "Kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia," ujar Dadan.

Namun, pernyataan ini justru memicu pertanyaan mengenai dasar pertimbangan dan transparansi dalam proses pemilihan negara percontohan untuk program strategis nasional ini.

Editor: Clara Salsabila

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar