Kontroversi Rumah Pensiun Jokowi Rp 200 Miliar: Fakta Lokasi & Tuntutan Audit

- Senin, 03 November 2025 | 00:25 WIB
Kontroversi Rumah Pensiun Jokowi Rp 200 Miliar: Fakta Lokasi & Tuntutan Audit
Rumah Pensiun Jokowi Rp200 Miliar: Lokasi, Kontroversi, dan Permintaan Audit

Menguak Kontroversi Rumah Pensiun Jokowi Senilai Rp200 Miliar di Karanganyar

Berita mengenai rumah pensiun mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditaksir mencapai Rp200 miliar tengah menjadi perbincangan hangat di publik. Proyek ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk permintaan untuk segera diaudit oleh lembaga antirasuah.

Lokasi dan Spesifikasi Rumah Pensiun Jokowi

Rumah dinas pensiun untuk Jokowi ini berlokasi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bangunan ini dibangun di atas lahan yang sangat luas, mencapai 1,2 hektare atau setara dengan 12.000 meter persegi.

Rincian Perhitungan Harga Rumah Pensiun Jokowi

Bagaimana nilai rumah ini bisa mencapai Rp200 miliar? Perhitungan dimulai dari harga tanah di kawasan tersebut. Dengan asumsi harga tanah di lokasi sekitar Rp10 juta per meter persegi, nilai lahannya saja sudah menyentuh angka Rp120 miliar.

Biaya pembangunan konstruksi rumah beserta pengadaan perabotan dan fasilitas penunjang lainnya kemudian ditambahkan, yang akhirnya mendorong total perkiraan nilai aset ini mendekati Rp200 miliar.

Kritik dan Tuntutan Audit dari Buni Yani

Peneliti media dan politik, Buni Yani, secara terbuka menyampaikan kritik pedasnya. Dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Facebook pribadinya pada Senin, 3 November 2025, Buni Yani menilai Jokowi tidak pantas menerima rumah yang pembangunannya menggunakan anggaran negara.

Buni Yani juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. Audit dinilai penting untuk mengantisipasi dan memeriksa potensi praktik korupsi dalam pembangunan rumah pensiun tersebut.

Kontroversi rumah pensiun mewah untuk mantan presiden ini terus menyita perhatian, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk fasilitas pejabat.

Editor: Paradapos.com

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Terpopuler