Turki Kumpulkan Sekutu Muslim Siapkan Pasukan ke Gaza, Tantang Penolakan Israel

Menteri luar negeri dari beberapa negara Muslim akan segera bertemu di Istanbul pada hari Senin. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas gencatan senjata di Gaza dan langkah-langkah strategis selanjutnya. Langkah ini secara tegas menantang penolakan Israel terhadap rencana penempatan pasukan Turki di wilayah konflik tersebut.

Pertemuan Istanbul dan Rencana Pasukan Stabilisasi

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan keprihatinannya mengenai potensi gagalnya gencatan senjata di Gaza. Dalam sebuah konferensi pers di Ankara, Fidan mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut akan dihadiri oleh para menteri luar negeri dari negara-negara yang sebelumnya hadir dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di New York pada bulan September.

Pertemuan mengenai situasi di Gaza dihadiri oleh perwakilan dari Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia. Fidan menjelaskan bahwa fokus pembahasan adalah bagaimana melanjutkan proses ke tahap kedua, termasuk pembentukan pasukan stabilisasi di Gaza.

Menurut sumber Reuters dari Kementerian Luar Negeri Turki, Ankara akan mendesak para pejabat yang hadir untuk mendukung rencana Palestina dalam mengambil alih kendali keamanan dan pemerintahan di wilayah pesisir tersebut.

Dukungan Turki untuk Palestina dan Hamas

Menjelang pertemuan, Fidan juga menemui delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, seorang pemimpin perundingan dari Hamas. Fidan menegaskan, "Kita harus mengakhiri pembantaian di Gaza. Gencatan senjata saja tidak cukup."

Ia menyatakan dukungannya untuk solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan dan menekankan, "Kita harus menyadari bahwa Gaza harus diperintah oleh Palestina, dan bertindak dengan hati-hati."

Selain mengkritik keras Israel, Turki dikenal memiliki peran penting dalam mendukung Hamas. Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 disebut sebagai pemicu pecahnya perang di Gaza.

Penolakan Israel terhadap Peran Turki

Fidan menuduh Israel mencari-cari alasan untuk melanggar gencatan senjata. Ia juga diperkirakan akan mengulangi seruan agar Israel mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, yang saat ini dilanda kelaparan dan puluhan ribu kematian akibat serangan.

Namun, Israel telah lama memandang dengan curiga upaya-upaya diplomatik Turki, termasuk yang berkaitan dengan Trump, karena kedekatan Ankara dengan Hamas. Para pemimpin Israel secara konsisten menyuarakan penolakan mereka terhadap keterlibatan Turki, yang merupakan anggota NATO dengan militer yang kredibel, dalam pasukan penjaga perdamaian internasional mana pun di Gaza.

Berdasarkan rencana Trump, misi stabilisasi dimaksudkan untuk mengambil alih pengamanan Gaza setelah penarikan tentara Israel.

Kesiapan Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

"Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga," kata Freddy di Jakarta.

Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, dan dibahas bersama lintas kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.

"Pembahasan tingkat kementerian diperlukan untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok," jelasnya.

Hingga saat ini, TNI masih menunggu keputusan pemerintah terkait pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Sambil menunggu, TNI memastikan pasukannya tetap dalam kondisi siap.

"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," tegas Freddy.

Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian di Gaza dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–United States (US) di Kuala Lumpur. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan pasukan perdamaian.

"Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian. Membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia," pungkas Prabowo.