Demo Komisaris Transjakarta Kecam Publik Internasional, Dilarang Masuk Jepang

Aksi demonstrasi Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Muhammad Ainul Yaqin, terus menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari publik internasional. Kecaman terbaru datang dari warga negara Jepang yang geram dengan orasinya yang mengancam akan menggorok leher.

Kecaman Publik Jepang Terhadap Komisaris Transjakarta

Seorang pengguna X (sebelumnya Twitter) asal Jepang, YUASA TADAO, menyebut Ainul sebagai "anggota kelompok ekstremis Islam Indonesia" dan menyerukan agar dia dilarang masuk ke Jepang. "Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang," tulisnya.

Kecaman serupa juga disampaikan oleh akun ShibaTalks yang menyerukan pengawasan ketat terhadap Muslim di Jepang. Akun tersebut menegaskan bahwa orang-orang seperti Ainul seharusnya tidak diizinkan masuk ke Jepang.

Desakan Pemecatan dari Dalam Negeri

Tidak hanya dari luar negeri, desakan agar Ainul Yaqin dicopot dari jabatannya juga datang dari dalam negeri. Sejumlah warganet telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta pemberhentian Ainul sebagai Komisaris Transjakarta.

Pengguna @elisa_jkt menyatakan bahwa kasus ini telah menarik perhatian kelompok ekstrem kanan Jepang. Sementara @marukonahu dan @isuzucarpenter menilai Ainul tidak pantas menduduki posisi tersebut karena akhlaknya yang dinilai tidak mencerminkan seorang pemimpin.

Isi Orasi Kontroversial Ainul Yaqin

Dalam rekaman yang beredar, Ainul Yaqin terlihat mengenakan jaket Ansor dan berorasi di atas mobil komando. Dia menyatakan bahwa Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan jika ada kiai dan ulama yang dihina.

Pernyataannya yang paling kontroversial adalah ancaman, "Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti Banser menggorok leher PKI. Halal darah kalian." Orasi ini menuai kecaman luas, terlebih Ainul dikenal sebagai seorang hafizh yang hafal Alquran 30 juz.

Profil dan Jabatan Ainul Yaqin

Muhammad Ainul Yaqin tidak hanya menjabat sebagai Komisaris PT Transjakarta. Dia juga aktif sebagai Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan merupakan tenaga ahli Menteri Agama RI. Sebelumnya, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) juga telah mengkritik pernyataannya tersebut.