Pengacara Jambret Kasus Hogi Minaya Tuntut Keadilan, Pakar Singgung Kekeliruan Polisi dan DPR

Kuasa hukum dua penjambret yang meninggal dunia setelah dikejar Hogi Minaya menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Komisi III DPR RI. Misnan Hartono, selaku pengacara, menilai permintaan DPR agar perkara dihentikan mencerminkan keberpihakan yang tidak seimbang dan tidak mencerminkan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

"Komisi III itu anggota DPR loh, wakil rakyat, kenapa yang diwakili hanya satu pihak tersangka. Kenapa kami tidak diwakili?" tegas Misnan Hartono. Pernyataan ini menyoroti kegelisahan keluarga korban yang merasa terpinggirkan dalam proses penegakan hukum, terutama ketika lembaga legislatif dinilai hanya mendengar satu sisi cerita.

Analisis Pakar Hukum: Peristiwa Harus Dilihat Sebagai Satu Rangkaian

Menanggapi dinamika kasus Hogi Minaya ini, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan penjelasan kritis. Ia menekankan bahwa penilaian hukum tidak boleh hanya berfokus pada akibat akhir, tetapi harus memahami konteks peristiwa secara utuh dan berurutan.

"Kecelakaan itu bukan peristiwa tunggal, tapi bagian dari peristiwa kejahatan lain. Memang pembelaan diri harus seimbang, tapi dalam situasi tertentu kondisinya bisa berbalik," jelas Abdul Fickar Hadjar.

Lebih lanjut, pakar hukum ini menyoroti faktor kelalaian pelaku kejahatan. Ia berpendapat bahwa dalam banyak kasus serupa, pelaku yang tewas saat melarikan diri tidak serta-merta membuat pihak pengejar otomatis bertanggung jawab secara pidana.

"Pelaku kejahatan kurang berhati-hati ketika melarikan diri. Karena kelalaiannya sendiri, dia menyebabkan kematian dirinya. Itu harus dilihat dalam satu rangkaian peristiwa kejahatan," tandas Abdul Fickar Hadjar. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya melihat tindak pidana awal sebagai pemicu rangkaian kejadian berikutnya.

Kasus Hogi Minaya ini terus menyedot perhatian publik, menyoroti kompleksitas penegakan hukum, peran lembaga legislatif, dan prinsip keadilan yang menyeluruh dalam menangani tindak pidana yang berujung pada korban jiwa.