Raja Juli Siap Dievaluasi, Jawab Desakan Mundur di Tengah Sorotan Banjir Aceh dan Sumatera

PARADAPOS.COM — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana hidrometeorologi tersebut, Raja Juli menyebut kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi sekaligus ekspresi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kementeriannya.

Fokus pada Mitigasi dan Penanganan Bencana

Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Raja Juli menuturkan bahwa fokus utamanya tetap pada upaya mitigasi dan percepatan penanganan dampak bencana. “Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu. Ia menambahkan bahwa setiap masukan dari publik akan dijadikan bahan refleksi dan perbaikan.

Sorotan terhadap Kementerian Kehutanan kian mencuat seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, Raja Juli menyebut desakan agar dirinya mundur dari jabatan merupakan bagian wajar dari kritik politik.

Jabatan Menteri Adalah Hak Prerogatif Presiden

Raja Juli dengan tegas menyatakan bahwa jabatan menteri sepenuhnya berada di bawah kewenangan presiden. “Posisi saya itu ketetapan. Pengangkatan dan pencopotannya ada di tangan presiden,” katanya. “Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah. Itu hak prerogatif kepala negara,” jelasnya lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyinggung praktik yang terjadi di Filipina. Di negara tersebut, dua menteri memutuskan mundur karena merasa gagal menangani banjir. Rahmat menyebut langkah demikian sebagai bentuk keberanian moral sekaligus tanggung jawab etis dalam memegang jabatan publik.

“Tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan. Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana. Itu adalah tugas yang mulia,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Tuntutan Strategi Mitigasi Jangka Panjang dari DPR

Rapat kerja itu berlangsung dinamis dengan sejumlah anggota dewan meminta kejelasan strategi mitigasi jangka panjang pemerintah. Poin yang disoroti termasuk penguatan tata kelola kawasan hutan dan pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu, DPR menuntut agar kementerian lebih proaktif dalam memetakan titik-titik rawan bencana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Di tengah tekanan dan kritik yang mengemuka, Raja Juli berulang kali menegaskan bahwa kementeriannya sedang bekerja memperkuat sistem peringatan dini, restorasi kawasan hulu, serta memperluas program rehabilitasi lahan dan hutan. Ia memastikan evaluasi internal tengah dilakukan, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait langkah-langkah strategis berikutnya.