Pengamat: Pagar Tinggi di Mal Jabodetabek Bukti Pengusaha Tak Lagi Percaya Aparat Keamanan

PARADAPOS.COM - Fenomena pagar tinggi yang mulai mengelilingi sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi memicu reaksi dari pengamat politik Indra Jaya Piliang. Ia menilai langkah pengamanan fisik tersebut merupakan cerminan langsung dari menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kesiapsiagaan aparat keamanan, khususnya Kepolisian, dalam menghadapi situasi darurat. Pandangan ini ia sampaikan melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Minggu (2/8/2026), yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.

Dalam analisisnya, Indra tidak memandang pagar-pagar beton dan besi itu sekadar pembatas area atau elemen arsitektur modern. Lebih dari itu, ia membaca konstruksi tersebut sebagai simbol nyata dari kekhawatiran mendalam para pengelola mal terhadap potensi gangguan keamanan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Kekhawatiran ini, menurutnya, bukan tanpa alasan, melainkan lahir dari pengalaman dan penilaian atas situasi yang berkembang di lapangan.

Kritik Tajam terhadap Kepercayaan pada Aparat

Inti dari pernyataan Indra cukup tegas. Ia secara eksplisit menyebut bahwa pembangunan pagar tinggi tersebut adalah bukti kegagalan fungsi perlindungan yang seharusnya dihadirkan oleh negara melalui aparat keamanannya. Para pengelola mal, kata dia, kini berada dalam posisi yang mengharuskan mereka untuk berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya bisa diandalkan saat keadaan genting.

“Fenomena pagar tinggi untuk mal-mal di kawasan Jakarta-Tangerang-Bekasi adalah bukti betapa para pengelola mal-mal itu sudah tak lagi percaya kepada aparatur keamanan, jika keadaan darurat datang,” tulis Indra.

Pernyataan ini bukan sekadar kritik kosong. Ia menyiratkan adanya celah besar dalam sistem keamanan nasional yang selama ini dianggap mampu menjamin stabilitas. Ketika pelaku ekonomi sampai pada titik harus membangun benteng pertahanan sendiri, maka pertanyaan besar pun muncul: di mana sebenarnya peran negara dalam memberikan rasa aman?

Ancaman yang Ditudingkan Bukan dari Massa Aksi

Menariknya, Indra secara spesifik menganulir sejumlah asumsi yang mungkin muncul di benak publik. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran para pengelola mal tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang kerap terjadi di ibu kota. Ia juga membantah keras anggapan bahwa ancaman tersebut berasal dari masyarakat miskin perkotaan yang kerap di stigmatisasi sebagai sumber gangguan.

“Bukan massa aksi. Tapi para perusuh yang digerakkan kekuatan hitam,” tulisnya dalam unggahan yang sama.

Pernyataan ini membuka narasi yang lebih dalam tentang adanya aktor-aktor tak terlihat yang diduga menjadi dalang di balik potensi kekacauan. Indra menyiratkan bahwa gangguan yang dikhawatirkan bukanlah gerakan spontan dari rakyat, melainkan aksi terorganisir yang sengaja digerakkan oleh kepentingan tertentu yang ia sebut sebagai "kekuatan hitam".

Membedah Isu Stigmatisasi Masyarakat Miskin Kota

Lebih jauh, Indra juga menyentuh isu sensitif tentang stigma negatif yang kerap dialamatkan kepada warga kurang mampu di perkotaan. Ia justru membela kelompok masyarakat ini dengan menyebut mereka memiliki sisi humanisme dan religiusitas yang tinggi. Baginya, menuding masyarakat miskin kota sebagai sumber ancaman adalah sebuah kekeliruan besar yang tidak berdasar.

“Bukan juga massa miskin kota yang kita tahu punya sisi humanisme dan relegiusitas yang tinggi,” lanjutnya.

Pernyataan ini menjadi penting karena ia mencoba meluruskan persepsi publik yang kerap keliru. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota, kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan justru sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak, bukan pelaku kekacauan.

Pagar Tinggi sebagai Manifesto Kemandirian Ekonomi

Pada titik ini, Indra melihat fenomena pagar tinggi bukan hanya sebagai respons terhadap ancaman keamanan, melainkan juga sebagai bentuk adaptasi dan pernyataan sikap dari para pelaku ekonomi. Mereka, menurutnya, telah mengambil keputusan untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada jaminan keamanan dari pihak eksternal. Langkah ini ia sebut sebagai sebuah "manifesto" kemandirian.

“Pagar tinggi itu semacam manifesto betapa para pelaku ekonomi kudu mampu lindungi diri sendiri, dalam hal ini aset dan properti di dalamnya,” kata Indra.

Pernyataan ini menggambarkan pergeseran paradigma di kalangan pengusaha. Jika sebelumnya keamanan dianggap sebagai barang publik yang disediakan oleh negara, kini ia berubah menjadi tanggung jawab privat yang harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Hal ini tentu menjadi ironi tersendiri di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Meski demikian, dalam unggahannya tersebut, Indra tidak merinci secara gamblang peristiwa atau insiden spesifik apa yang menjadi pemicu langsung dari munculnya pandangannya ini. Ia tidak menyebut nama mal tertentu atau kejadian yang baru saja terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa tren ini adalah cerminan persepsi yang berkembang di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya pengamanan mandiri atas aset dan properti yang mereka kelola, sebuah sinyal yang patut direnungkan oleh para pemangku kebijakan.