Pemerintah Tanggung Utang Rp240 Triliun Koperasi Desa Merah Putih, Cicilan Berjalan Enam Tahun

PARADAPOS.COM - Pemerintah memutuskan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai mekanisme pelunasan utang program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang nilainya diperkirakan mencapai Rp240 triliun. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 7 Agustus 2026. Dana tersebut merupakan fasilitas kredit perbankan yang disalurkan untuk membiayai pembentukan 80.000 unit Kopdes, dengan masing-masing koperasi menerima alokasi dana sebesar Rp3 miliar.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya. Skema pembayarannya pun dirancang tidak dengan sekali bayar, melainkan dicicil dalam periode enam tahun. Langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan fiskal negara sambil tetap memastikan program berjalan sesuai target yang dicanangkan.

“Ya kita bayar utangnya. Jadi gini, itu kan Rp 240 triliun kreditnya ya kira-kira. Setiap tahun itu di-stretch ke enam tahun,” kata Purbaya di hadapan awak media.

Skema Pembayaran dan Estimasi Cicilan Tahunan

Berdasarkan skema yang telah disusun, pemerintah memperkirakan beban pokok utang yang harus dibayarkan setiap tahunnya mencapai angka sekitar Rp40 triliun. Angka tersebut belum termasuk komponen bunga pinjaman yang juga menjadi tanggungan negara. Dengan kata lain, total pengeluaran tahunan untuk program ini akan lebih besar dari sekadar nilai pokoknya.

“Jadi setiap tahun pokoknya jatuh Rp40 triliunan. Tiap tahun Rp40 tambah bunga sedikit itu,” ujarnya menjelaskan perincian perhitungan tersebut.

Pembayaran cicilan perdana dijadwalkan mulai berjalan pada September 2026. Menjelang tenggat waktu tersebut, Kementerian Keuangan saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan sejumlah lembaga terkait. Koordinasi ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, serta pihak perbankan. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses administrasi dan mekanisme pembayaran di lapangan dapat berjalan mulus tanpa hambatan teknis.

“Kami sedang kerja sama dengan BPKP dan Danantara, banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” tuturnya menambahkan.

Klarifikasi Pernyataan dan Jaminan Manfaat untuk Desa

Sebelumnya, sempat beredar pernyataan dari bendahara negara tersebut yang menyebutkan bahwa pemerintah hanya akan membayar bunga kredit Koperasi Desa. Namun, pernyataan terbaru ini mengklarifikasi bahwa pemerintah justru menanggung seluruh kewajiban, baik pokok maupun bunga. Perubahan skema ini tentu menjadi kabar baik bagi kelangsungan program di tingkat akar rumput.

Meski pemerintah yang menanggung beban pembayaran, Purbaya menegaskan bahwa masyarakat desa tidak akan dirugikan. Ia memastikan bahwa manfaat program tetap akan mengalir kepada warga. Penyaluran dana desa, misalnya, akan terus berjalan seperti biasa tanpa interupsi. Selain itu, keuntungan koperasi yang berupa sisa hasil usaha (SHU) akan dibagikan langsung kepada warga desa sebagai anggota.

“Desa kan masih dapat sepertiganya dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa itu, jadi enggak rugi-rugi amat sih desanya dan masyarakatnya bisa lebih makmur,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh koperasi pada akhirnya akan menjadi milik desa. Hal ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memperkuat kemandirian ekonomi desa, bukan sekadar program bantuan yang habis begitu saja.