Pembekalan Kepala Daerah oleh Fufufafa: Efektif atau Sekadar Gimmick?

Pembekalan Kepala Daerah oleh 'Fufufafa': Efektif atau Sekadar Gimmick?

Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes

Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

Pertama-tama, mari kita bahas soal diksi “Para-para” dalam judul ini. Kata berulang tersebut bukanlah kesalahan ketik, melainkan mencerminkan gaya khas Fufufafa, yang pernah menggunakannya dalam Konferensi Besar (Konbes) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Desember 2024 lalu.

Secara tata bahasa, penggunaan kata "para-para" tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar.

Kata "para" sudah bermakna jamak, sehingga pengulangannya menjadi "para-para" tidak diperlukan. Ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi publik, pemilihan diksi yang tepat sangatlah penting.

Lalu, bagaimana mungkin seorang yang kerap salah dalam memilih kata menjadi pembicara dalam pembekalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang? Pertanyaan ini wajar mengingat para peserta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang seharusnya lebih tinggi dari pemateri.

Publik Bertanya-tanya: Materi Apa yang Disampaikan?

Pengamat Kebijakan Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis (DHL), bahkan sampai menulis opini berjudul: "Gibran Pemberi Materi di Retret: Roy Suryo Tersenyum atau Geleng-Geleng Kepala?" yang menggambarkan keheranan publik atas fenomena ini.

Sayangnya, tidak ada rekaman langsung yang disiarkan dari acara tersebut.

Materi yang dibahas hanya bisa diketahui melalui resume media, yang menyoroti bahwa "tidak boleh ada program lain selain program dari Presiden".

Padahal, setiap kepala daerah punya visi, misi, dan program kerja masing-masing yang mereka janjikan saat kampanye.

Beberapa poin utama dalam pembekalan ini antara lain:

1. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala daerah diminta untuk mendukung program nasional tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau partai politik.

2. Dukungan terhadap Program Prioritas

Fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, swasembada energi dan pangan, serta penciptaan lapangan kerja.

3. Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan

Kepala daerah diminta memastikan rantai pasok dan distribusi pangan berjalan lancar untuk mendukung program MBG.