PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta penindakan tegas terhadap jaringan judi sabung ayam. Hal ini merespons kasus oknum TNI diduga menembak mati tiga polisi di Lampung.
Diduga, oknum TNI yang menembak polisi hingga tewas, diduga membeking judi sabung ayam.
Tiga personil polri sudah tewas dan ini harus ada keadilan yang bisa kita buat. Dari aparat keamanan, dan juga dari POM TNI untuk menindaklanjuti dan melakukan penyidikan apakah hanya kepada tiga, yang melakukan tindakan tersebut atau ada jaringan yang lebih besar lagi dari mereka," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
"Itulah yang harus dikuak, harus dicari tahu, dan harus diselesaikan jangan sampai ada yang tersisa sehingga semaunya, solusinya itu bisa kita dapatkan secara permanen," sambungnya.
Dia juga meminta oknum TNI yang melakukan penembakan diusut tuntas. Seluruh aparat penegak hukum harus bekerja maksimal.
"Kami meminta seluruh aparat keamanan, baik dari TNI polri kejaksaan BIN atau dari institusi lainnya dari Pemda juga untuk bekerja dengan optimal, bekerja secara objektif muat terus alur persoalannya seperti apa," kata Dave.
Sebelumnya, kabar terjadi penggerebekan arena judi sabung dilakukan di Kampung Karang Manik, Negara Batin, Way Kanan, Lampung, Senin, sekitar pukul 16.50 WIB.
Saat penggerebekan dilakukan pihak kepolisian, terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku di sekitar arena judi sabung ayam.
Akibat baku tembak itu, tiga anggota polisi dikabarkan tewas di tempat, di lantaranya yakni Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus dan Bripka Ghalib.
Insiden penembakan itu diduga dilakukan oleh oknum TNI yang membekap tempat sabung ayam tersebut. Kendati demikian, Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam penembakan polisi dalam penggerebekan tempat sabung ayam di Kecamatan,Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Sumber: era
Artikel Terkait
Hasto Kritik Pelibatan Babinsa Urus Pajak: Langkah Mundur ke Era Kolonial
Ahli Forensik Digital Kritik Kesalahpahaman Publik soal Kepemilikan Data dalam Polemik Ijazah Jokowi
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Picu Spekulasi Publik
Gus Miftah Kaget Namanya Disebut Terima Rp100 Juta dari Proyek Kereta Api, Siap Kembalikan Uang