Negara Harus Turun Tangan Redam Konflik Ormas Agama

Kericuhan antara ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan kelompok pendukung Rizieq (FPI) di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ditanggapi Wakil Rais 'Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir.

Kiai Afif mendorong agar pemerintah harus menjadi penengah dalam konflik horizantal yang terjadi di Petarukan, Pemalang pada Rabu malam, 23 Juli 2025.

Menurutnya, yang punya kewajiban menjadi penengah adalah yang punya kekuasaan, terutama kekuasaan struktural pemerintah atau kekuasaan kultural seperti para ulama dan sebagainya. 

"Tapi tanggung jawab paling besar tetap di tangan negara, harus turun tangan itu," ungkapnya seperti dilansir redaksi melalui NU Online, Jumat, 25 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa konflik semacam ini berseberangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab, dalam soal mencintai atau membenci Nabi Muhammad menganjurkan sewajarnya, bukan berlebihan. 

Pakar Ilmu Ushul Fikih itu menilai bahwa sikap semacam itu sangat memalukan. Alasannya, perlakuan dua pihak yang notabene perkumpulan Muslim telah mencederai agama Islam itu sendiri. 

"Pertanyaan saya, apakah mereka itu bodoh, sehingga tidak tahu siapa yang saudara dan siapa yang musuh sesungguhnya, atau pura-pura bodoh atau menjadi buta tuli sehingga tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah," tandasnya. 

Sumber: rmol

Foto: Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab/Repro