PARADAPOS.COM - Salah satu alasan permohonan dari gugatan penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) memberikan dalil buku yang ditulis oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait konflik agama di Poso.
Dalam gugatan perkara nomor 155/PUU-XXIII/2025 yang dilayangkan Taufik Umar dan Timbul G Simarmata itu, disebutkan adanya ancaman nyawa yang secara nyata pernah terjadi akibat adanya kolom agama di KTP.
"Dan argumen kami ini sudah dibenarkan juga oleh Drs. Tito Karnavian yang menulis dalam buku tentang konflik Poso. Di situ banyak disebutkan bahwa ada sejumlah korban yang terkena sweeping karena di KTP-nya terbukti beragama 'lawannya', maka kemudian dibunuh," ujar kuasa hukum pemohon, Teguh Sugiharto, dalam sidang yang digelar Rabu (3/9/2025).
Berdasarkan penelusuran dalam dokumen permohonan, yang dimaksud buku tulisan Tito Karnavian tersebut berjudul Indonesia Top Secret: Membongkar Konflik Poso Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah yang diterbitkan Gramedia Pustakan Utama pada 2008.
Dalam halaman 59, disebutkan ada aksi sweeping kepada dua orang beragama Kristen yang terkena sweeping KTP, kemudian mereka dibunuh karena adanya keterangan kolom agama di identitas mereka.
Pada halaman 61 juga disebutkan secara detail, pada 19 Mei 2000, massa Kristen yang ada di Taripa melakukan sweeping terhadap mobil yang melintas di kawasan itu.
Peristiwanya sama, meskipun tidak ada jumlah korban tewas yang disebutkan dalam buku tersebut.
Pemohon menyebut, fakta yang sangat penting diungkap dalam buku yang ditulis tersebut menyatakan secara eksplisit kolom agama di KTP menjadi pemicu langsung pembunuhan saat konflik di Poso.
Artikel Terkait
Kronologi Lengkap Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing: Kecepatan 19,7 Km/Jam dan Sopir Salah Injak Pedal
Gadis 16 Tahun di Blora Diduga Jadi Korban Salah Sasaran Polisi: Kronologi Lengkap & Dugaan Pelanggaran Prosedur
Kebakaran Terra Drone 2025: Kaitan Maut dengan Pemetaan Sawit Ilegal dan Bencana Sumatera
Visa Kartu Emas AS 2024: Biaya 1 Juta Dolar, Syarat, dan Kontroversi Imigrasi Berbayar