Ketua Banggar DPR Desak Agrinas Batalkan Rencana Impor 105 Ribu Mobil Niaga India

PARADAPOS.COM - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil niaga dari India. Kebijakan yang didanai APBN ini dikhawatirkan akan melemahkan industri otomotif dalam negeri, bertolak belakang dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi domestik dan program prioritas nasional.

Pertimbangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Dalam pernyataan tertulisnya, Said Abdullah menekankan bahwa setiap pengeluaran negara harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi industri dan lapangan kerja lokal. Ia mempertanyakan keselarasan rencana impor besar-besaran ini dengan program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan mendongkrak ekonomi desa dan rantai pasok domestik.

“Arsitektur perekonomian ini harus dipahami utuh oleh jajaran di bawah presiden, termasuk BUMN,” tegasnya.

Potensi Dampak yang Diperhitungkan

Kekhawatiran Said bukan tanpa dasar. Ia mengutip analisis dari lembaga kajian ekonomi yang memproyeksikan dampak serius dari rencana ini. Potensi kerugiannya mencakup penggerusan PDB hingga puluhan triliun rupiah, penurunan pendapatan masyarakat, serta penurunan surplus di industri otomotif. Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap penerimaan pajak dan pendapatan tenaga kerja di seluruh mata rantai industri.

“Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, itu bisa membangkitkan industri otomotif, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” ujarnya menegaskan.

Menyoroti Kinerja dan Sinkronisasi Kebijakan

Politisi ini juga menyoroti bahwa rencana impor ini seolah mengabaikan kondisi sektor manufaktur yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, sektor ini dianggap strategis untuk hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi lebih dari satu juta sarjana yang masih menganggur. Ia mempertanyakan apakah Agrinas telah berkoordinasi dengan produsen dalam negeri atau asosiasi industri terkait, mengingat volume impor yang direncanakan hampir menyamai produksi mobil niaga domestik dalam setahun.

Efisiensi Jangka Panjang vs Harga Murah

Lebih dari sekadar angka, Said Abdullah mengingatkan pentingnya pertimbangan jangka panjang. Aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel harus menjadi bahan pertimbangan utama. Harga beli yang terlihat murah di awal belum tentu efisien jika biaya operasional dan perawatan di kemudian hari justru membengkak.

“Lebih bijak jika langkah ini bukan hanya dipikir ulang, tetapi dibatalkan,” tutupnya dengan nada tegas, menekankan bahwa kebijakan strategis haruslah memperkuat, bukan melemahkan, fondasi industri nasional.