Sekutu AS Tolak Koalisi Militer Trump di Selat Hormuz, Diplomasi Jadi Pilihan Eropa

PARADAPOS.COM - Upaya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membentuk koalisi angkatan laut internasional guna mengamankan Selat Hormuz menghadapi penolakan luas dari sekutu-sekutu utamanya. Prancis, Jerman, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa secara terbuka menyatakan keengganan mereka untuk terlibat secara militer, lebih memilih jalur diplomasi dan de-eskalasi untuk menanggapi ketegangan dengan Iran. Penolakan yang beruntun ini memicu reaksi keras dari Gedung Putih, yang disertai ancaman terhadap masa depan kerja sama pertahanan transatlantik.

Penolakan Tegas dari Sekutu Eropa

Respons dari Eropa datang secara cepat dan tegas. Pemerintah Prancis, melalui kementerian luar negerinya, secara resmi menyatakan penolakan pada Minggu (15/3/2026), dengan menekankan keengganan untuk ikut dalam eskalasi militer. Sehari kemudian, giliran Jerman yang menyatakan sikap serupa. Berlin menegaskan bahwa operasi di Selat Hormuz bukan misi di bawah payung NATO dan bahwa pendekatan diplomatis harus diutamakan.

Kanselir Jerman Friedrich Merz memberikan penjelasan lebih rinci mengenai posisi negaranya. "NATO adalah aliansi pertahanan, bukan aliansi intervensi. Oleh karena itu saya berharap kita akan saling memperlakukan dengan rasa hormat yang semestinya dalam aliansi ini. Kita memiliki tujuan yang sama. Rezim Iran ini harus diakhiri. Rezim ini harus digantikan oleh pemerintahan yang sah secara demokratis. Tetapi berdasarkan semua pengalaman yang telah kita peroleh dalam beberapa tahun dan dekade sebelumnya, membomnya hingga tunduk kemungkinan besar bukanlah pendekatan yang tepat," ujarnya.

Inggris dan Uni Eropa Konsisten dengan Jalur Diplomasi

Di London, Perdana Menteri Sir Keir Starmer juga menegaskan bahwa Inggris tidak berniat mengirim angkatan laut. Ia menekankan bahwa fokusnya adalah pada kerja sama dengan berbagai mitra untuk menyusun rencana kredibel guna memastikan kebebasan navigasi, di luar kerangka NATO.

Pernyataan Starmer diperkuat oleh sikap resmi Uni Eropa. Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas menegaskan bahwa blok tersebut tidak berminat memperluas kehadiran angkatan lautnya di kawasan. "Iran kini sedang berperang melawan ekonomi global. Para menteri hari ini menegaskan kembali bahwa fokus kami adalah de-eskalasi dan kebebasan navigasi. Saya juga berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan banyak pihak lainnya dalam beberapa hari terakhir mengenai bagaimana menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Eropa tidak memiliki kepentingan dalam perang yang berkepanjangan," tegas Kallas.

Penolakan tidak hanya datang dari Eropa. Negara-negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan Australia juga dilaporkan menolak permintaan Washington untuk mengirimkan kapal perang, dengan Jepang disebut sedang mengevaluasi langkah-langkah mandiri di luar kerangka militer AS.

Frustrasi di Washington dan Ancaman terhadap NATO

Menghadapi penolakan kompak dari mayoritas tujuh negara yang dimintai bantuannya, Presiden Trump menyampaikan kekecewaan dan kemarahan terbuka. Peringatan keras dilayangkannya, khususnya terhadap masa depan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Trump menegaskan bahwa negara-negara sekutu yang selama ini dilindungi AS seharusnya membalas budi dengan mendukung operasi militer di Selat Hormuz.

Dalam kritiknya yang spesifik, Trump menyoroti sikap Inggris. "Jadi saya sangat kesal, bukan kesal, saya tidak senang dengan Inggris. Saya pikir mereka akan terlibat, ya, mungkin. Tapi mereka harus terlibat dengan antusias. Kita telah melindungi negara-negara ini selama bertahun-tahun dengan NATO karena NATO adalah kita. Anda bisa bertanya pada Putin. Putin takut pada kita. Dia tidak takut, dia sama sekali tidak takut pada Eropa. Dia takut pada Amerika Serikat dan militer yang saya bangun pada masa jabatan pertama," tuturnya.

Tekanan Domestik dan Pertimbangan Kapabilitas Militer

Di balik penolakan pemerintah-pemerintah Eropa, terdapat tekanan publik yang tidak bisa diabaikan. Gelombang unjuk rasa besar telah menyapu lebih dari 150 kota di benua itu, termasuk London, Paris, dan Berlin. Para demonstran menuntut agar negara mereka tidak terseret dalam konflik antara AS-Israel dan Iran, sambil mengkhawatirkan dampak ekonomi seperti lonjakan harga energi dan risiko keamanan.

Selain tekanan politik domestik, analis menilai ada pertimbangan strategis dan kapabilitas yang lebih mendalam. Pakar geopolitik Raymond Sihombing melihat bahwa penolakan itu juga dilatari oleh evaluasi realitis terhadap kekuatan militer Iran dan kondisi persediaan alutsista negara-negara Eropa sendiri.

"Mereka tidak ingin baik negara yang tergabung dalam AUKUS dan NATO, mereka tidak ingin terlibat langsung dengan konflik dengan negara Iran. Karena kita tahu dan fakta yang kemudian terbuka setelah 14 hari lebih serangan dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran bahwa sebenarnya persenjataan dan kekuatan militer Iran untuk melindungi dan membalas serangan dari Amerika dan Israel itu tidak terbayangkan. Lalu yang kedua kalau kita lihat di sini misalnya kalau kita ambil contoh Inggris dan Italia dan juga Prancis ini adalah negara-negara yang mengirimkan atau negara-negara yang memberikan bantuan senjata atau persenjataan secara militer dan uang dan finansial ke Ukraina pada saat perang di Ukraina, dan sekarang mereka sendiri sedang mengalami masalah keterbatasan dan bahkan defisit amunisi," jelas Raymond.

Dengan ditolak oleh sekutu-sekutu tradisionalnya, opsi AS kini tampaknya semakin menyempit. Upaya membujuk negara-negara Teluk untuk terlibat langsung pun dinilai akan menghadapi tantangan berat. Kesadaran bahwa konfrontasi militer terbuka dengan Iran justru dapat merusak stabilitas kawasan dan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri, diduga menjadi pertimbangan utama para pemimpin di kawasan tersebut.