PARADAPOS.COM - Ketua Umum Parsadaaan Toga Sihite Sedunia (PTSBS), Arnod Sihite, secara resmi meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua program strategis nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Permintaan ini disampaikan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang kian terasa, serta setelah adanya penangkapan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arnod menilai anggaran kedua program tersebut sangat besar dan perlu dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Evaluasi Total di Tengah Tekanan Ekonomi
Menurut Arnod, berbagai masukan kritis dari publik seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak ideal untuk menjalankan program dengan anggaran raksasa tanpa pengawasan ketat. Apalagi, setelah Kepala dan Wakil Kepala BGN tersandung kasus hukum, kepercayaan publik terhadap tata kelola program semakin dipertanyakan.
“Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, banyak masukan dari publik agar MBG dievaluasi total,” ujar Arnod Sihite dalam keterangannya, pada Senin (8/6).
Ia menambahkan bahwa situasi ini memperkuat suara masyarakat yang menginginkan agar anggaran negara digunakan secara lebih bertanggung jawab. “Anggaran yang sangat besar sebaiknya direlokasi kepada program yang lebih produktif seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” lanjutnya.
Relokasi Anggaran untuk Pertumbuhan Ekonomi
Arnod meyakini bahwa langkah evaluasi dan relokasi anggaran bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga strategi untuk membangun kembali simpati publik. Menurutnya, kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan penciptaan lapangan kerja akan memberikan sinyal positif bagi investor untuk tetap menanamkan modal di Indonesia.
“Kami yakin apabila itu dilakukan, ekonomi nasional akan segera tumbuh dan investor tetap memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan itu harus menjadi kekuatan utama bangsa,” kata dia.
Ia juga menekankan bahwa ketergantungan pada pajak sebagai satu-satunya sumber pendapatan negara sudah tidak relevan. Pemerintah, menurut Arnod, perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam nasional melalui putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan integritas. “Banyak ahli yang mampu melakukan itu sehingga Indonesia bisa keluar dari situasi berat saat ini,” tutur Arnod.
Sorotan terhadap Dampak Global dan Impor
Dalam kesempatan yang sama, Arnod turut menyoroti dampak situasi global terhadap perekonomian nasional. Ia menilai tingginya ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak internasional. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk secara aktif mencari pasar baru yang lebih stabil dan tidak terdampak konflik.
“Situasi global masih sangat mempengaruhi ekonomi kita, terutama impor. Karena itu, pemerintah harus mencari pangsa pasar baru yang tidak berada dalam situasi perang atau konflik,” tegasnya.
Pernyataan Arnod ini menjadi pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk politik anggaran, suara dari tokoh masyarakat dan organisasi sipil tetap perlu didengar. Evaluasi program nasional bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya kolektif untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk nyata.
Artikel Terkait
RSUD Prambanan Dituding Defensif Usai Keluarga Korban Dugaan Malapraktik CT Scan Balita Tak Kunjung Diberi Klarifikasi Medis
Kejagung Usut Korupsi MBG, Pakar Hukum Dorong Audit Jual Beli Titik Dapur hingga ke Daerah
Kepala BGN Rekrut Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak ke Dewan Pengarah demi Jamin Kualitas Menu MBG
Indef: Industri Halal dan Keuangan Syariah di Indonesia Masih Berjalan Terpisah