JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyebut Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dinilai turut berperan atas kondisi ini, yang disebut terlihat sejak mendukung Revisi UU KPK pada 2019.
"Setelah revisi UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar Ubedilah dalam edisi perdana podcast Narada Syndicate Demokrasi di Indonesia. Podcast kali ini dipandu oleh Kusfiardi, seorang aktivis 1998, Kamis (14/12).
Ubedilah melanjutkan, pasca revisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. Menurutnya, undang-undang itu yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Artikel Terkait
Polisi Tabrak 4 Motor di Asahan dan Kabur Dikejar Massa: Kronologi Lengkap
Ressa Rizky Rossano Gugat Denada: Klaim Anak Kandung & Tuntut Ganti Rugi Miliaran Atas Penelantaran
Eggi Sudjana dan Fenomena Pengkhianatan Politik: Analisis Sejarah & Karakter Bangsa
Viral Petugas Kemenhub Dituding Pungli Rp150 Ribu ke Mobil Bantuan Aceh, Ini Fakta dan Bantahannya