PARADAPOS.COM - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan tersebut disampaikan Irfan di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026, sebagai respons terhadap isu keterlibatan Kepala Negara dalam dinamika menjelang Muktamar NU. Menurut Irfan, Presiden sangat menghormati kemandirian organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu dan hanya berharap agar terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU.
“Beliau (Presiden Prabowo) tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU,” jelas Irfan dalam keterangannya.
Muktamar NU Bukan Kongres Partai Politik
Irfan menekankan bahwa penyelenggaraan Muktamar NU tidak semestinya disamakan dengan kongres partai politik yang kerap diwarnai persaingan keras demi memperebutkan jabatan. Menurutnya, karakter semacam itu justru bertentangan dengan jati diri organisasi.
“Saya berharap nanti Muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama,” ujar Irfan.
Suasana teduh dan penuh kehormatan, lanjutnya, adalah cerminan dari tradisi panjang yang telah diwariskan para pendiri NU. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak terjebak dalam hiruk-pikuk politik praktis yang bisa menggerus esensi musyawarah para kiai.
Meneladani Nilai Qanun Asasi
Dalam kesempatan itu, Irfan juga mengajak para tokoh NU untuk kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang diajarkan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Ia menilai, Muktamar kali ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tradisi keikhlasan, persatuan, dan kemandirian organisasi.
“Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar,” tegas Irfan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya spekulasi publik mengenai arah dukungan politik menjelang pemilihan ketua umum baru NU. Dengan nada hati-hati, Irfan mengingatkan bahwa kemandirian organisasi adalah harga mati yang harus dijaga oleh seluruh elemen di bawah naungan jam’iyah.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan Menhaj ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin dianggap intervensi dalam urusan internal organisasi keagamaan. Di sisi lain, ajakan untuk kembali ke nilai-nilai dasar NU diharapkan mampu meredam ketegangan yang kerap muncul menjelang muktamar.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Ketika Mussolini Menjadikan Piala Dunia 1934 sebagai Panggung Propaganda Rezim Fasis
Dokter Muda di Kupang Tewas Gantung Diri, Diduga Depresi Akibat Intimidasi Anggota DPRD
PNM Raih Predikat Perusahaan Paling Terpercaya Berkat Tata Kelola yang Dongkrak Pendapatan Nasabah Mekaar
Kane Hancurkan Harapan Kongo, Dua Gol di Babak Kedua Bawa Inggris ke 16 Besar Piala Dunia 2026