Video Salat Tanpa Mukena di Pelatihan Militer Calon Manajer Koperasi Desa Picu Kontroversi, Komnas HAM Soroti Program

- Rabu, 01 Juli 2026 | 08:50 WIB
Video Salat Tanpa Mukena di Pelatihan Militer Calon Manajer Koperasi Desa Picu Kontroversi, Komnas HAM Soroti Program
PARADAPOS.COM - Sebuah video yang memperlihatkan puluhan wanita calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tengah melaksanakan salat berjamaah di tengah kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para peserta tampak khusyuk menunaikan ibadah tanpa menggunakan mukena, melainkan tetap mengenakan seragam loreng lengkap. Peristiwa ini terjadi di lokasi pendidikan militer dan langsung memicu perdebatan luas di kalangan warganet serta mendapat sorotan dari Komnas HAM.

Penampilan Peserta saat Salat Jadi Sorotan

Dalam video yang beredar, terlihat sekelompok wanita yang sedang mengikuti diklat calon manajer KDMP melakukan salat berjamaah. Mereka tidak mengganti pakaian dengan mukena atau busana khusus salat pada umumnya. Seragam latihan militer yang melekat di tubuh tetap dikenakan, mulai dari atasan hingga bawahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembekalan yang digagas pemerintah. Selain materi manajerial, peserta memang diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer sebagai sarana pembentukan karakter dan kedisiplinan. Inisiatif ini sendiri merupakan bagian dari proyek besar pembangunan ribuan koperasi desa di seluruh Indonesia.

Gelombang Kritik dari Warganet

Begitu video menyebar, respons publik pun langsung mengalir deras. Sebagian besar warganet menyoroti kesesuaian tata cara salat tersebut dengan syariat Islam, terutama mengingat kondisi yang dinilai tidak dalam keadaan darurat. Beberapa poin kritik yang mencuat di media sosial antara lain:
  • Tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan peserta salat tanpa mukena, sehingga seharusnya mereka masih bisa mempersiapkan pakaian yang lebih menutup aurat dengan sempurna.
  • Seragam militer dinilai masih membentuk lekuk tubuh dan belum tentu suci karena telah dipakai untuk aktivitas latihan berat sebelumnya.
  • Posisi imam dan makmum dianggap tidak sesuai dengan aturan salat berjamaah perempuan, di mana imam seharusnya sejajar dengan makmum, bukan berada di depan seperti dalam salat berjamaah campur.
  • Beberapa pihak mempertanyakan keabsahan salat karena telapak tangan terbuka dan penutup aurat yang dinilai kurang sempurna.
Namun, tidak semua reaksi bernada negatif. Sebagian warganet memilih bersikap lebih moderat. "Yang penting mereka ingat waktu sholat meskipun diterima atau tidak itu urusan masing-masing," tulis salah satu pengguna. Mereka juga menekankan bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Komnas HAM Ikut Angkat Suara

Kritik tidak hanya datang dari warganet biasa. Komnas HAM sebelumnya telah menyampaikan keberatan serius terhadap program Latsarmil bagi calon manajer KDMP. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, dan literasi keuangan. "Bukan pelatihan militer yang tidak relevan langsung dengan tugas mereka," ujarnya. Sorotan terhadap program ini semakin tajam setelah beberapa peserta dilaporkan meninggal dunia selama pelatihan. Kejadian tersebut membuat relevansi pelatihan militer bagi pengelola koperasi desa semakin dipertanyakan banyak pihak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari panitia pelatihan maupun Kementerian Pertahanan terkait tata cara salat selama diklat militer tersebut. Video salat berjamaah para calon manajer KDMP ini terus beredar luas dan memicu diskusi hangat di kalangan netizen tentang keseimbangan antara pelatihan disiplin militer dan pelaksanaan ibadah sesuai syariat.

Editor: Annisa Rachmad

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar