PARADAPOS.COM - Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera mematangkan langkah mitigasi bencana menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Status gunung tersebut kini berada di Level III (Siaga), memicu kekhawatiran publik akan potensi bencana, terutama mengingat tragedi tsunami Selat Sunda pada 2018 silam. Puan menekankan bahwa kesiapsiagaan nasional secara menyeluruh mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat dan meminimalkan risiko.
Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Utama
“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Pernyataan ini menegaskan urgensi respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan.
Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) belum mendeteksi adanya indikasi tsunami atau perubahan tinggi muka air laut, Puan meminta agar pemerintah tidak lengah. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengingatkan bahwa posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire) menuntut penguatan sistem mitigasi bencana geologi secara terintegrasi. Pendekatan ilmiah dan menyeluruh, menurutnya, adalah kunci untuk meminimalkan dampak.
Evaluasi Total Kesiapan Nasional
Puan menilai momentum peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini harus dijadikan ajang evaluasi total kesiapan nasional. Perhatian khusus, lanjutnya, perlu diberikan kepada pemerintah daerah di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi. Evaluasi tersebut tidak hanya berhenti pada pemantauan aktivitas gunung api.
“Evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” jelas Puan. Ia menambahkan bahwa penyampaian informasi resmi dari PVMBG, BMKG, dan BNPB harus dilakukan secara cepat dan akurat agar tidak memicu kepanikan yang tidak perlu di kalangan warga.
Mengubah Informasi Menjadi Aksi Nyata
Tidak hanya menyoroti bencana vulkanik, politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan adanya peringatan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat Siklon Tropis Bavi. Menurutnya, data peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG tidak boleh hanya menjadi sekadar laporan di atas kertas.
“Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” tegas Puan. Ia menekankan bahwa langkah operasional yang terukur di lapangan adalah kunci untuk menerjemahkan data menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Said Didu: Kasus Febrie Jangan Padamkan Obor Pemberantasan Korupsi
Petugas Temukan Potongan Anjing Membusuk di Warung Makan Duri Kosambi, Diduga Lokasi Jagal Ilegal
TransJakarta Sesuaikan Rute Koridor 13 Imbas Truk Tabrak JPO di Jakarta Selatan
Empat Murid Tersisa, SD Negeri di Karangasem Terancam Sepi Peminat Akibat Krisis Anak Usia Sekolah