Jerman Kecam Keras Menteri Israel Ben-Gvir yang Serukan Pembunuhan Warga Palestina di Gaza

PARADAPOS.COM - Pernyataan kontroversial Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerukan pembunuhan terhadap warga Palestina di Gaza memicu gelombang kecaman internasional, terutama dari Jerman. Dalam pernyataannya pada Senin (17/8), Ben-Gvir mengusulkan agar puluhan warga Palestina "disingkirkan" setiap malam, sebuah seruan yang langsung ditanggapi keras oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz sebagai tindakan yang "tidak manusiawi" dan melanggar hukum internasional. Kecaman ini datang di tengah meningkatnya ketegangan terkait kebijakan Israel di Tepi Barat dan Gaza, serta memicu seruan sanksi dari berbagai tokoh politik Eropa.

Yang membuat pernyataan itu semakin memicu reaksi adalah penegasan Ben-Gvir bahwa yang ia maksud bukan hanya militan yang menjadi ancaman langsung. Menurutnya, ada orang-orang di Jalur Gaza yang "tidak layak hidup" dan bahkan "bukan manusia". Pernyataan yang disampaikan dengan nada dingin ini sontak memantik kemarahan, tidak hanya di kancah politik internasional, tetapi juga di dalam negeri Jerman yang memiliki hubungan historis yang kompleks dengan Israel.

Kecaman Keras dari Berlin

Respons paling tegas datang dari Kanselir Jerman, Friedrich Merz. Melalui juru bicara pemerintahannya di Berlin, Merz menyampaikan "kecaman keras terhadap seruan Menteri Ben-Gvir yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional—seruan tersebut tak bisa ditoleransi." Juru bicara tersebut menegaskan bahwa sikap ini mewakili posisi resmi pemerintah federal Jerman.

Lebih lanjut, pemerintah Jerman juga mengarahkan perhatiannya pada rencana Israel untuk mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat. "Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus memperlakukan warga Palestina secara manusiawi, melindungi harta benda mereka, serta menjamin pemerintahan publik dan bantuan kemanusiaan," ujar sang juru bicara, menggambarkan keprihatinan mendalam Berlin terhadap langkah-langkah yang diambil Israel di lapangan.

Wakil Kanselir: "Telah Melewati Batas"

Tidak hanya Kanselir, Menteri Keuangan Jerman yang juga menjabat sebagai Wakil Kanselir, Lars Klingbeil, menuntut adanya konsekuensi nyata bagi Ben-Gvir. "Pernyataan seperti ini sama sekali tidak bisa kami terima oleh pemerintah federal," katanya kepada stasiun televisi Sat.1. Klingbeil mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai sanksi sedang berlangsung di tingkat Eropa dan harus diperiksa dengan sangat serius.

"Hasutan itu benar-benar telah melewati batas," tegas Klingbeil, seraya mengingatkan bahwa Jerman, kendati menunjukkan solidaritas kepada Israel, tidak boleh tinggal diam terhadap pelanggaran norma kemanusiaan yang ekstrem. Sikap serupa juga datang dari Anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Hildegard Bentele, yang mengaku telah mendukung penerapan sanksi terhadap Ben-Gvir sejak setahun lalu. "Mengeliminasi nyawa seseorang tidak dapat diterima bagi kami di Eropa," kata politikus Demokrat Kristen itu kepada DW.

Ramai-ramai Cekal Ben-Gvir

Ben-Gvir, yang digambarkan sebagai sosok "paling radikal" dalam pemerintahan Israel, memang bukan nama asing dalam kontroversi. Pandangannya yang rasis, fundamentalis-religius, dan ultranasionalistis telah lama menjadi sorotan. Bahkan, sejumlah negara Barat seperti Australia, Prancis, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Belanda telah lebih dulu memberlakukan larangan masuk terhadap dirinya.

Juru bicara kebijakan luar negeri dari fraksi konservatif di Bundestag, Jürgen Hardt, mendukung penuh seruan pemberian sanksi Uni Eropa. "Uni Eropa seharusnya menjatuhkan sanksi kepadanya sebagai tanda bahwa martabat manusia dan hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia," kata Hardt kepada majalah berita Politico. Ia meyakini bahwa kabinet Israel tanpa Ben-Gvir akan dapat mendekatkan kembali hubungan antara Eropa dan Israel yang saat ini sedang diuji.

Oposisi hingga Seruan Penghentian Ekspor Senjata

Di dalam negeri Jerman, gelombang kecaman juga datang dari partai oposisi. Ketua Partai Hijau, Franziska Brantner, mendesak pemerintah federal untuk memberlakukan larangan masuk terhadap Ben-Gvir dan mengupayakan sanksi serupa di tingkat Eropa. "Sudah waktunya Jerman bergabung dengan negara-negara tersebut," ujarnya kepada Politico, merujuk pada negara-negara yang telah lebih dulu menjatuhkan sanksi.

Tuntutan yang lebih jauh lagi disuarakan oleh politikus Partai Kiri, Lea Reisner, yang menyerukan melalui Deutschlandfunk agar seluruh ekspor senjata ke Israel dihentikan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

Dewan Yahudi dan Gereja: "Sangat Memalukan"

Keterkejutan mendalam juga disampaikan oleh Dewan Pusat Yahudi di Jerman. Presiden dewan, Josef Schuster, menyatakan bahwa pernyataan Ben-Gvir bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai Yahudi dan merusak citra Israel. "Perilaku Itamar Ben-Gvir sangat memalukan dan tidak bertanggung jawab," katanya kepada Kantor Berita Katolik (KNA). Schuster menilai hal ini memperlihatkan bahaya nyata yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Gereja Evangelis di Jerman (EKD), Kirsten Fehrs, menyebut pernyataan Ben-Gvir sebagai "serangan terhadap kemanusiaan". Uskup perempuan itu mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak dapat dicabut. "Martabat ini tidak dapat diberikan oleh siapa pun dan tidak dapat direnggut oleh siapa pun," ujarnya, menekankan keyakinan lintas agama bahwa manusia adalah gambaran Tuhan.