PARADAPOS.COM - Pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan ekonomi yang kian terasa di masyarakat mendorong seruan agar pemerintah tidak hanya menyajikan narasi optimistis, tetapi juga langkah konkret yang terukur. Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai kesenjangan antara ekspektasi yang dibangun pemerintah dan realitas di lapangan menjadi sumber utama menguatnya ketidakpercayaan publik. Ia menyampaikan pandangan ini dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Abraham Samad, Selasa, 9 Juni 2026, merespons kondisi perekonomian nasional yang tengah diuji.
Kesenjangan Ekspektasi dan Realitas
Menurut Kusfiardi, persoalan mendasar yang harus segera diatasi adalah ketidaksesuaian antara janji-janji kebijakan dengan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Jadi ada mismatch. Ekspektasi tidak ketemu dengan realitas. Kalau ini terus terjadi, ketidakpercayaan publik akan semakin menguat,” kata Kusfiardi.
Ia menambahkan, erosi kepercayaan publik justru lebih berbahaya ketimbang gejolak indikator ekonomi itu sendiri. Sebab, kepercayaan adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan keyakinan pelaku pasar.
Desakan untuk Transparansi Kebijakan
Kusfiardi meminta pemerintah untuk lebih terbuka dalam mengomunikasikan langkah-langkah strategis yang akan diambil, khususnya dalam menghadapi pelemahan rupiah. Menurutnya, jika pemerintah sudah memiliki peta jalan, maka rencana tersebut harus disampaikan secara gamblang kepada publik.
“Kami ingin memberi masukan kepada pemerintah. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan terus-menerus. Kalau pemerintah sudah punya rencana, tolong jelaskan dengan baik kepada masyarakat dan tunjukkan indikator keberhasilannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui target dan tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan. Tanpa itu, masyarakat akan kesulitan membedakan antara upaya serius dan sekadar pencitraan.
Pentingnya Data yang Kredibel
Lebih jauh, Kusfiardi menyoroti pentingnya transparansi data ekonomi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya membantah data yang beredar di publik. Langkah yang lebih kredibel adalah menyajikan data pembanding yang valid dan dapat diverifikasi.
“Jangan hanya mengatakan datanya salah atau keliru. Tunjukkan juga data yang benar. Data itu harus memiliki kredibilitas dan tidak boleh menimbulkan kesan manipulatif karena angka-angka bisa saja direkayasa,” tegasnya.
Menurutnya, di tengah hiruk-pikuk informasi, publik membutuhkan ukuran yang jelas dan mudah dipahami untuk menilai kinerja pemerintah. Setiap langkah penanganan ekonomi, kata dia, harus disertai indikator yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi yang justru memperkeruh suasana.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
DPP AKJII Desak Presiden Copot Kapolri dan Jaksa Agung Imbas Kasus Mantan Jampidsus
Menteri Keuangan dan Dirut Agrinas Saling Lempar Bola soal Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Rp1,8 Triliun
Surya Paloh: Jangan Harapkan Generasi Senior, Masa Depan Ada di Tangan Anak Muda
Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Menggerus Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan