Pengamat: Dugaan Mafia Survei Ancam Independensi Data dan Etika Demokrasi

PARADAPOS.COM - Kemiripan hasil survei politik dari sejumlah lembaga di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, melontarkan kritik terkait dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator secara bersama, sehingga berpotensi menggerus independensi data dan etika demokrasi. Pernyataan ini disampaikan Muslim Arbi kepada wartawan pada Jumat, 31 Juli 2026, di tengah meningkatnya diskursus publik tentang kredibilitas lembaga survei menjelang kontestasi politik nasional.

Persoalan ini, menurut Muslim, bukan sekadar soal perbedaan metodologi antarlembaga. Lebih jauh, ia menyoroti adanya potensi konflik kepentingan yang sistematis dalam proses pengumpulan data di lapangan. Jika benar ada aktor yang mengendalikan jaringan surveyor untuk berbagai lembaga, maka hasil yang dikeluarkan bisa jadi bukan cerminan objektif dari aspirasi masyarakat, melainkan skenario yang telah diatur sedemikian rupa.

Mengapa Hasil Survei Sering Tampak Seragam?

Pertanyaan mendasar yang kerap muncul di publik adalah mengapa hasil survei dari berbagai lembaga sering kali menunjukkan pola yang hampir identik. Muslim Arbi menyebut salah satu dugaan yang paling kuat adalah adanya penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama. Praktik semacam ini, lanjutnya, secara langsung dapat memengaruhi kualitas dan independensi data yang dihasilkan.

"Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan," ujar Muslim Arbi dalam pernyataan resminya.

Ia menegaskan bahwa akar masalahnya tidak selalu terletak pada lembaga survei itu sendiri. Justru, dugaan terbesarnya mengarah pada keberadaan pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya pengambilan data di berbagai daerah. Kondisi inilah yang kemudian membuat hasil survei dari berbagai lembaga terkesan seragam dan kehilangan pembeda.

Dugaan "Mafia Survei" dan Ancaman Etika Demokrasi

Menurut Muslim, jika ketergantungan pada jaringan enumerator yang sama terus terjadi, maka independensi proses pengumpulan data patut dipertanyakan. Akibatnya, angka-angka yang dipublikasikan berpotensi menunjukkan kecenderungan yang hampir identik, seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang valid, padahal kualitas pelaksanaannya jauh dari kata ideal.

"Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan," katanya.

Ia bahkan menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai "mafia survei politik". Fenomena ini, tuturnya, tidak lagi sederhana. Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalannya telah melampaui sekadar perdebatan metodologis dan masuk ke ranah yang lebih serius, yakni etika demokrasi.

Muslim berpendapat, survei yang semestinya menjadi instrumen ilmiah untuk memotret preferensi publik dapat berubah fungsi menjadi alat pembentukan opini. Alih-alih mencerminkan realitas, angka-angka survei justru berpotensi menjadi alat untuk menggiring persepsi dan memengaruhi pilihan politik masyarakat.

"Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat," ujarnya.

Dampak Psikologis Publikasi Survei

Dalam kajian ilmu politik, publikasi hasil survei memang memiliki efek ganda. Selain sebagai alat ukur, survei juga dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena ini dikenal dengan istilah bandwagon effect, di mana sebagian pemilih cenderung mendukung kandidat yang sedang unggul berdasarkan hasil survei. Sebaliknya, ada pula underdog effect, yaitu munculnya simpati publik terhadap kandidat yang dinilai tertinggal.

Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa hasil survei memiliki dampak psikologis yang nyata terhadap dinamika politik. Besar kecilnya pengaruh tersebut sangat bergantung pada konteks, tingkat literasi politik masyarakat, serta kredibilitas lembaga yang menerbitkan survei. Karena itu, kualitas metodologi menjadi faktor penentu utama apakah sebuah hasil survei layak dijadikan rujukan publik atau justru menyesatkan.

Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan

Menghadapi persoalan ini, Muslim Arbi menekankan bahwa transparansi adalah syarat mutlak agar lembaga survei tetap dipercaya masyarakat. Ia mendorong setiap lembaga untuk membuka secara rinci metodologi penelitian yang digunakan. Mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap kerja enumerator di lapangan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penjelasan mengenai proses validasi data. Hal ini untuk memastikan bahwa wawancara benar-benar dilakukan sesuai prosedur, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif semata. Menurutnya, semakin terbuka sebuah lembaga terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah pula publik menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan.