PARADAPOS.COM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan publik di tengah hiruk-pikuk politik nasional. Alih-alih berkonsentrasi pada proses hukum yang tengah berjalan, langkahnya yang dinilai masih aktif melakukan safari politik justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Peneliti media dan politik, Buni Yani, secara tegas meminta Jokowi untuk menghentikan aktivitas tersebut dan lebih fokus menghadapi sidang kasus dugaan pencemaran nama baik serta fitnah ijazah palsu yang menjeratnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Di tengah upaya menjaga citra di mata publik, Jokowi dinilai tengah berusaha meyakinkan diri bahwa dirinya masih memiliki dukungan massa yang besar. Padahal, menurut Buni Yani, rakyat sudah sangat cerdas dan memahami betul apa yang sedang terjadi. "Setop keliling ke mana-mana untuk pencitraan seolah-olah Jokowi masih populer dan punya massa banyak, yang semuanya penuh kebohongan," ujarnya dalam keterangan pers, Senin 3 Agustus 2026.
Fokus pada Proses Hukum yang Menanti
Buni Yani menegaskan bahwa sudah saatnya Jokowi mengalihkan seluruh perhatiannya pada persidangan yang sedang berlangsung. Baginya, berbagai kegiatan di luar proses hukum hanya akan menjadi bumerang dan menunjukkan kegelisahan di tengah tekanan yang dihadapi. "Tanda-tanda kejatuhannya sudah terlihat dengan dimenangkannya Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam pengadilan," tuturnya menambahkan, merujuk pada putusan pengadilan yang dianggap sebagai indikasi awal melemahnya posisi Jokowi.
Kritik ini muncul di saat yang bersamaan dengan kabar terbaru mengenai Jokowi yang baru saja dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor. Gelar adat tersebut secara resmi disandangnya setelah dinobatkan oleh delapan raja yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Momen penobatan itu sendiri digelar dalam rangkaian acara Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang.
Nuansa di Balik Gelar dan Kritik
Di satu sisi, pemberian gelar kehormatan dari para raja di Nusa Tenggara Timur (NTT) ini tentu menjadi sebuah prestise tersendiri. Namun, di sisi lain, langkah ini justru dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali citra yang tengah terpuruk. Atmosfer politik yang memanas membuat setiap langkah Jokowi menjadi bahan perdebatan publik, terutama ketika ia harus berhadapan dengan meja hijau.
Kegelisahan di kalangan pengamat pun kian terasa. Mereka menilai bahwa safari politik yang dilakukan tanpa henti hanya akan menguras energi dan mengaburkan fokus utama dari persoalan hukum yang jauh lebih krusial. Dengan segala kontroversi yang menyertainya, publik kini menunggu bagaimana Jokowi akan menyikapi desakan untuk segera berbenah diri dan menghadapi kenyataan yang ada.
Artikel Terkait
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, Sebut Ada 7 Bahasa Prioritas
Jokowi Sebut Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Sudah Sesuai Aturan dan Minta Publik Tak Berspekulasi
Pemerintah Diminta Tak Abaikan Akar Kerusuhan Agustus 2025: Pengamat Sebut Stabilitas Bukan Hanya Soal Bayang-Bayang Jokowi
Wartawan Parlemen Kecam Benny Harman soal Ucapan Otak Kamu Ada Gak, Minta Maaf atau Dilaporkan ke MKD