Sejarah Panjang Partai Ka'bah di Senayan Terhenti pada Akhir Kepemimpinan Jokowi

Kendati begitu, Abdullah membantah adanya faktor internal yang memengaruhi suara partai. Hingga saat ini, jelasnya, partai tak memiliki masalah dan tetap solid. 

Kondisi saat ini dinilai berbeda dengan situasi partai besutan Mardiono itu pada 2019. Saat itu, PPP dilanda konflik internal.

“Sebetulnya sih kalau di internal kami itu solid. Kalau kita bandingkan dengan Pemilu 2019 waktu itu kan efek konflik 2014 itu masih ada, masih terasa. Kalau sekarang itu kan konfliknya enggak ada kan gitu. Jadi di internal itu kami cukup soft dan memang siap menghadapi pemilu kemarin,” tandasnya.

Sementara itu, analis komunikasi politik dan founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai kegagalan itu akan banyak merugikan PPP ke depan. Gabungan dari empat partai keagamaan itu, kata Hendri akan sulit eksis untuk pemilu berikutnya. 

Penyebabnya, kata Hendri, generasi muda saat ini sulit untuk mengenali parpol yang jarang berseliweran di media sosial.

“Selain itu, mereka harus menentukan ketua umum definitif, harus beradaptasi kondisi politik saat ini, harus rebranding untuk mengenalkan partai ke usia-usia baru sehingga bisa comeback di 2029, kalau tidak makin sulit ke depannya,” imbuh Hendri.

Bagi Hendri, salah satu langkah agar tetap eksis adalah bergabung ke eksekutif atau pemerintah yang berkuasa. Padahal, PPP tidak mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka sebagai paslon yang ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

UPAYA PENGGAGALAN

PPP sebenarnya tak tinggal diam dan menerima putusan KPU terkait hasil perolehan suaranya secara nasional pada Pileg 2024. Partai telah bersepakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusional (MK).

Tujuannya, partai ingin mengembalikan ratusan ribu suara yang hilang. PPP mengeklaim terdapat selisih 100.000-150.000 suara pada hasil Pemilu 2024 yang diumumkan KPU. Ratusan ribu suara itu dinilai bisa mendongkrak rekapitulasi partainya menjadi 4,04% atau telah melebihi ambang batas parlemen.

"Sekitar 4,04% atau 4,05% jadi memang dari yang diumumkan oleh KPU kalau berdasarkan rekapitulasi tidak jauh berbeda. Ada selisih 100.000-150.000 suara," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek di KPU, Rabu (20/3/2024) malam.

Gayung bersambut, PDI Perjuangan (PDIP) sebagai mitra koalisi di Pemilu 2024 pun mendukung upaya PPP menggugat hasil perolehan suara tersebut ke MK. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK.

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” katanya.

Tak hanya itu. Hasto menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke Parlemen. Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.  

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto.

Alasannya, menurut Hasto, PPP mendukung pencalonan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. “Jangan sampai partai Ka'bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tandas Hasto.

Dengan kata lain, kegagalan PPP ini menjadi salah satu dari serangkaian tudingan yang diarahkan Hasto tentang kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Pasalnya, Hasto dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa kecurangan Pemilu 2024 terlihat sangat jelas dan terjadi dari hulu hingga hilir. 

Keculasan itu disebutnya meliputi skandal politik di MK yang diklaim memperlihatkan intervensi oleh Presiden Jokowi melalui hubungan kekeluargaan dengan eks Ketua MK Anwar Usman. Intervensi itu, sebut Hasto, melahirkan putusan terhadap gugatan batas usia capres-cawapres.

Selain itu, Hasto menyoroti adanya campur tangan aparatur negara yang seharusnya netral tetapi justru melakukan intimidasi, terutama dari Kepolisian. Di sisi hilir, jelasnya, Pemilu 2024 diwarnai dengan terjadinya politik uang.

Teranyar, PPP gagal melenggang ke ‘Senayan’ untuk pertama kalinya dalam 51 tahun kehadirannya yang tepat terjadi pada akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sumber: bisnis

SEBELUMNYA