Desakan Copot Erick Thohir dari Menpora: PP Himmah Kritik Kinerja & Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

- Kamis, 29 Januari 2026 | 13:00 WIB
Desakan Copot Erick Thohir dari Menpora: PP Himmah Kritik Kinerja & Isu Reshuffle Kabinet Prabowo
Desakan Copot Erick Thohir dari Menpora: Kritik Kinerja dan Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Desakan Copot Erick Thohir dari Menpora Mencuat, PP Himmah Kritik Kinerja

Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Salah satu nama yang didorong untuk dicopot adalah Erick Thohir dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Desakan tersebut datang dari Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP Himmah). Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, menilai dalam satu tahun pemerintahan, kinerja Erick Thohir tidak signifikan dalam memajukan sektor kepemudaan.

Kritik Terhadap Fokus Kemenpora yang Dinilai Timpang

Razak menyatakan bahwa fokus kementerian hanya pada olahraga, sementara pembinaan pemuda sebagai agen perubahan dan tulang punggung Indonesia Emas 2045 diabaikan.

"Tidak ada prestasi signifikan dalam memajukan kepemudaan. Pemuda dibiarkan tanpa arah," ujar Razak dalam keterangannya, Kamis, 29 Januari 2026.

Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama bangsa.

Sorotan Rekam Jejak dan Dugaan Kasus Masa Lalu

PP Himmah juga menyoroti rekam jejak Erick Thohir saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Organisasi ini menyebut sejumlah dugaan kasus yang kembali mengemuka, seperti:

  • Kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO).
  • Proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel.
  • Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.

"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Aparat hukum wajib memeriksa laporan masyarakat secara terbuka," sambung Razak.

Desakan Pembentukan Kementerian Pemuda yang Terpisah

Lebih lanjut, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi pemuda lintas organisasi. Tujuannya adalah mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.

Razak menegaskan langkah ini agar isu kepemudaan mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang layak. Saat ini, anggaran untuk kepemudaan dinilai nyaris nihil.

"Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri, terpisah dari olahraga, dan dibentuk tahun ini juga. Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan harap Indonesia Emas 2045 terwujud," tutupnya.

Editor: Yoga Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar