"Intinya adalah jangan sampai ceritanya demokrasi, tapi rakyat akan melihat terjadi manipulasi, perpanjangan kekuasaan dengan cara langsung dan tidak langsung," ungkapnya.
"Dan yang tidak mau bukan hanya rakyat Indonesia, tapi dunia internasional sekarang juga tidak mau tentang namanya absolutism, karena bukan itu tujuan kita," imbuh dia.
Sebelumnya netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada Selasa (12/3). Perwakilan RI yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Secara spesifik, Bacre menyinggung soal pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan UNTV.
Sumber: kumparan
Artikel Terkait
Siapa Sangka, Proyek Whoosh Warisan Jokowi Ternyata Bikin Negara Rugi?
Evaluasi Menteri Prabowo: Saatnya Bertindak untuk Kabinet yang Solid
Prabowo vs Jokowi: Benarkah Suasana Politik Lebih Kondusif di Era Prabowo?
Desak Prabowo Reformasi Polri, Jenderal Gatot: Kebijakan Presiden Sudah Disalip!