PARADAPOS.COM - Pakar telematika Roy Suryo menyebut mereka yang tak mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai orang bodoh.
Menurutnya, keaslian ijazah Jokowi adalah soal moral dan kejujuran yang tak boleh diabaikan begitu saja.
Permasalahan Ijazah Bukan Sekadar Legalitas, tapi Moralitas
Roy Suryo kembali menyulut kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut "bodoh" bagi mereka yang tidak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataannya di Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), Roy menekankan bahwa isu ini menyangkut integritas moral dan bukan sekadar dokumen administratif.
“Moral atau kejujuran tidak boleh kita nafikan. Kok bodoh sekali (tidak mempermasalahkan ijazah Jokowi,-red),” kata Roy Suryo.
Ia juga menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang mulai apatis karena masa jabatan Jokowi telah berakhir. Menurutnya, itu justru bisa menjadi preseden buruk bagi bangsa.
“Ini bukan masalah sudah lengser atau enggak. Ini preseden buruk bagi Republik Indonesia," ujarnya.
Politisi PDIP: Beban Pembuktian Ada di Penggugat
Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, memberikan tanggapan atas gugatan terhadap Jokowi.
Ia menilai pembuktian keaslian atau kepalsuan ijazah bukan tanggung jawab Jokowi, melainkan pihak penggugat.
“Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli, yang menggugat buktikan bahwa ijazah Jokowi palsu,” tegas Aria Bima.
Ia juga menekankan bahwa dokumen pendidikan Jokowi sudah diverifikasi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden RI.
Roy Suryo Ungkap Dugaan Rekayasa Digital pada Ijazah dan Skripsi
Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Roy Suryo membeberkan analisis teknis terhadap ijazah dan skripsi Jokowi.
Ia menampilkan salinan dokumen tersebut yang di-scan dengan kamera beresolusi tinggi.
“Ini skripsi aslinya, ini bukan dari sosmed, ini saya pegang sendiri,” ungkap Roy.
Roy menduga teknik cetak yang digunakan dalam skripsi menunjukkan teknologi printer inkjet atau laserjet yang belum ada pada 1985.
Ia juga menyoroti konsistensi font dan kerapihan cetak sebagai indikasi manipulasi digital.
Artikel Terkait
Pamali Keraton Solo: Larangan Presiden Melayat Raja yang Wafat dan Dampaknya
Jokowi Gelar Open House di Solo, Ini Momen Langsung dan Alasan Tidak Hadir Kongres Projo
Budi Arie Setiadi Masuk Gerindra: Perlindungan Politik dari Kasus Judi Online?
November Run 2025: Kemensos Gelar Event Lari Perdana di TMII untuk Peringati Hari Pahlawan